IMG-20261113-WA0048

Penahanan Denny Kurniawan di Polda Sulteng tak Sesuai Surat Edaran MA

Muh. Rifai
Ilustrasi Napi. (reuters)
A-AA+A++

Disinggung terkait adanya surat dari Mahkamah Agung yang memerintahkan agar terdakwa Denny Kurniawan ditahan di Rutan Palu, Fitra mengaku no comen karena bukan yuridiksi dari dirinya.

“Saya no comen ya, karena bukan yuridiksi saya disitu,” katanya.




Beredar foto terdakwa kasus pemalsuan dokumen PT Aneka Nusantara Internasional (ANI), Denny Kurniawan Sia saat ditahanan di Polda Sulteng. Penahanan di Polda Sulteng ini diduga menyalahi surat edaran Mahkamah Agung (MA) RI yang dikeluarkan pada 6 Maret 2023. FOTO : Istimewa

Untuk diketahui, Denny Kurniawan merupakan terdakwa dalam kasus dugaan memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik atau pemalsuan dokumen PT. Aneka Nusantara Internasional atau PT ANI yang terjadi pada tahun 2018 hingga 2020 di Jakarta, Kota Palu dan Kabupaten Banggai.

Terdakwa Denny Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemalsuan dokumen PT ANI dengan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 322/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 8 Desember 2022 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa Denny Kurniawan Sia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja Menyatakan memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah olah benar dan tidak palsu” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Denny Kurniawan Sia dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 322/Pid.B/2022/PN Pal, tanggal 8 Desember 2022 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Desember 2022, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta Pid /2022/PN Pal tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2022 mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Palu.
Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2022/PN Palu.
Mahkamah Agung menerima bending dari penuntut umum dan penasehat hokum terdakwa dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 322/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 8 Desember 2022, sekedar mengenai kwalifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa serta penentuan biaya perkara, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: