PALU – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulteng, H. Sofyan Farid Lembah mengatakan, perlu dipertimbangkan penundaan jadwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada 2020. Sebab, serangan corona atau Convid-19 terus meningkat eskalasi dan merambah hampir seluruh wilayah di Indonesia.
“Pertimbangan mengeluarkan Perpu penundaan Pilkada adalah salah satu jalan penting agar seluruh perhatian dan energi kita semua bisa fokus pada penanganan melawan serangan Covid-19 ini, ” kata H.Sofyan Farid Lembah, Sabtu (21/3/2020).
Dia berharap pertimbangan kemanusiaan dan force majeure menjadi kajian KPU dan Bawaslu sehingga bisa dilahirkan dan disampaikan kepada Pemerintah untuk mempertimbangkan jadi atau tidaknya Pilkada serentak ini.
Menurutnya, bencana non alam ini berpotensi terjadinya maladministrasi dalam tahapan- tahapan pilkada yang sedang berjalan khususnya di Sulawesi Tengah. “Posisi sekarang kita tidak sedang bergerak. Ancaman Corona telah melumpuhkan hampir semua aktivitas, social distancing adalah salah satunya, ” katanya.
Dia mengatakan, bukan hanya soal jaminan keselamatan bagi penyelenggara pilkada saja, tetapi bencana non alam ini jauh merambah pada kalangan pengurus parpol dan utamanya masyarakat.
Sementara pilkada kata dia, adalah pesta demokrasi yang aktivitasnya di setiap tahapan melibatkan masyarakat. “Indonesia dalam krisis bencana non alam hebat, sudah saatnya para penguasa negeri mulai berhitung soal pelaksanaan pilkada serentak nanti untuk ditunda,” tegasnya. [Red]
