PALU – Bakal Calon Walikota Palu, Agussalim mengatakan, pemilu lalu  dapat dijadikan indikasi kuat kualitas demokrasi masih rendah. Untuk Pileg 2019 saja menunjukkan bahwa untuk meningkatkan popularitas dan personalitas calon legislator, masih seperti Pileg tahun 2014, menggunakan biaya pribadi.

“Ini terlihat dari Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tahun 2019. Sebanyak Rp427,1 miliar (79,1 Persen) dana kampanye bersumber dari sumbangan para Caleg, sedangkan partai politik hanya berkontribusi 20,9 persen,” kata Agussalim, kepada MAL, Ahad (24/11) malam  tadi.

Artinya, kata dia, politisi Caleg bukan siapa-siapa, akan menjadi “petarung”. “Modal” kemudian dijadikan keyakinan demokrasi rakyat. Meski, “modal” itu tidak apa-apa dan sah secara konstitusional, namun legitimasi ini menunjukkan krisis politik.

Mengapa demikian, Agus mengutarakan, moment Politik seperti Pemilihan Kepala Daerah tidak lebih sama, mengingat semakin kompetitifnya sistem Pemilu dan kian menguatnya orientasi personal.

Agus menyarankan semua pihak agar bukan semata menjaga keberlangsungan Pilkada berjalan “sukses”, namun kualitas politiknya terjaga dan focus pada tipologi para calon yang akan bertarung di Pilkada.

“Rekam Jejak ini penting terpublikasi dan rakyat bersama Parlemen membentuk semacam Kaukus  Pilkada untuk mengadvokasinya,” imbuh Agussalim SH.

Lalu kata dia, sudah menjadi bacaan umum masyarakat Indonesia, konsesi dan kesepahaman bisnis dan modal perekonomian saat ini dijadikan kongsi politik.  Melalui pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah, para pemodal dan elit partai dan politisi “bergandengan tangan” memainkan “papan catur” Pilkada.

Untuk Kota Palu saja, kata Agus, sumber agraria saat ini memiliki kekayaan besar dan rawan digunakan sebagai ijon politik pertambangan.  Sebagai contoh, bagaimana keberadaan perijinan dan perpanjangannya usaha-usaha sektor  bisnis pertambangan dan bagian dari usaha ekstraktif tak terbarukan.

Menurutnya lagi, ada korelasi pusat di daerah, dan sebaliknya. Rata-rata elit politik berkorelasi dengan elit partisan di Pusat yang sangat jeli melihat kepentingannya di daerah.

Agus berharap, Pilwakot Palu  dapat dijadikan ukuran untuk daerah lain untuk tidak menjadi bagian dari praktek tersebut.

”Yah….. saya mengajak kepada semua kandidat Bakal Calon hingga Calon nanti, untuk sepakat menyampaikan ini kepada masayarakat umum, agar kualitas demokrasi terjaga dengan sekaligus Sumber Daya Alam di Kota Palu digunakan benar-benar untuk kemakmuran perekonomian kedepan Kota Palu, bukan menjadi modal sindikasi sesaat hanya untuk mau jadi Walikota semata,” imbuhnya. (YAMIN)