JAKARTA – Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo- Ma’ruf Amin tidak setuju dengan rekam jejak yang berhasil digapai, saat pidato pembukaan di debat perdana beberapa waktu lalu. Kelompok Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli HAM (AMPUH) mengapresiasi pidato Jokowi tersebut.
“Dalam pidato penutupnya, Presiden Jokowi mengajukan pernyataan tersebut bersama-sama dengan Cawapres-dia mendukung pelanggar HAM. Kami percaya itu karena kami tidak pernah melihat rekam jejak Jokowi yang terlibat dalam masalah HAM,” kata Koordinator AMPUH Ahmad Nabil I Pilpres 2019 di Tangerang Selatan, Selasa (22/1).
Nabil juga menambahkan hal ini berbeda dengan pasangan Capres-Cawapres nomor 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno . Menurutnya, Prabowo diketahui pernah diberhentikan oleh Panglima ABRI yang disusun sebagai Pangkostrad, terkait dengan kasus yang disetujui oleh 1998.
Sementara terkait masalah korupsi , Presiden Mahasiswa Universitas Paramadina, Nasrullah Hamid mengatakan Jokowi-Ma’aruf Amin tidak memiliki rekam jejak melakukan korupsi.
Nasrullah memecahkan solusi yang diungkap Prabowo untuk mengatasi korupsi, yaitu dengan meningkatkan persetujuan pejabat negara.
“Saya menilai para pejabat yang melakukan korupsi harus memiliki jumlah yang lebih banyak, untuk eselon 1 gajinya di atas Rp 50 juta per bulan, tetapi tetap saja ada yang korupsi. Lebih lanjut harus meningkatkan pajak untuk membayar peningkatan Pejuang, kami pelajar akan menolak keras lanjutnya, “tutur Nasrullah di tempat yang sama.
Pembicara lain di Diskusi itu, Habibullah yang merupakan Ketua BEM Universitas IslamJakarta (UIJ) melibatkan jawaban Prabowo, kompilasi Jokowi bertanya terkatit mantan narapidana koruptor yang maju di pemilu Legislatif dari Gerindra , dan mentransfer kontroversi Prabowo pertanyaan mengenai masalah kecil-kecilan.
“Sungguh jika dikembangkan sikap permisif begini akan membiasakan diri Anda melakukan korupsi yang lebih besar,” terangnya.
Ia juga mengingatkan kepada Prabowo bahwa presiden adalah Kepala Penegakan Hukum. “ini disetujui intervensi hukum padahal Presiden bukan eksekutif yudikatif” lanjut Habibullah.
Pada akhir sesi diskusi, moderator Ali Alatas yang juga ketua DEMA Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jakarta menyatakan, kesimpulan pandangan mahasiswa dalam debat tersebut Jokowi lebih dari Prabowo.
Sumber: Merdeka.com