HPA: Jaga Stabilitas Kamtibmas Jelang Pileg dan Pilpres

PALU, Infopena.com – Kondisi saat ini di tengah masyarakat menjelang pileg dan pilpres tentunya menjadi perhatian publik, tidak luput pula dari pengamatan Himpunan Pemuda Alkhairaat Pusat.

Menurut Himpunan Pemuda Alkhairaat, polemik yang berkembang dan meningkatnya aksi terhdap kondisi politik tersebut perlu adanya upaya konsolidasi pemuda dalam menyikapi hal ini.

Pemuda harusnya sebagai barisan yang ada ditengah kondisi berbangsa dan bernegara saat ini tentunya dapat mengurai apa yang memotifasi kondisi hari menjadi aneh saat orang ramai-ramai menyikapi berbgai macam isu politik.

Ketua Umum PP HPA Husen Idrus Alhabsyie mengimbau, semua pihak tidak menciptakan kegaduhan menjelang Pileg dan Pilpres 2019.

“Kondusifitas bangsa sangat penting. Jangan sampai pesta demokrasi dinodai oleh kerusuhan dan perpecahan bangsa. Walaupun kondisi penyelenggaraan Pilkada yang telah kita lakukan selama ini membuka celah bagi politik biaya tinggi, korupsi maupun kerusuhan sosial. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” tutur Ucen Sapaan Akrab Ketum PP HPA.

Sekilas ucen bercerita, Sebagai salah satu lembaga pemuda yang berada di nasional Peran Pemuda Alkhairaat sangatlah mungkin dapat menjadi bagian penting dari kondisi yang terjadi saat di tengah masyarakat yang harus di sikapi secara bersama.

Mengingat sejak lahir dan berkembang nya di Sulawesi Tengah, Pemuda Alkhairaat dalam setiap langkah dan perjuangan selalu menjadikan Pendiri Alkhairaat H.S Idrus Bin Salim Aldjufrie sebagai patron gerakan dimana pun Pemuda Alkhairaat berada.

Dengan menyikapi banyak nya isu politisasi Agama menjelang pileg dan Pilpres 2019, Menurut Pemuda Alkhairaat, Dalam menyikapinya isu agama salah satu potret buram tatanan konstruksi demokratisasi yang sejak lama dibangun di Indonesia.

Agama dilibatkan dalam politik praktis sebaiknya DIBATASI.

Fatal jika agama ikut dieseret dan bahkan dijadikana sebagai alat politik golongan tertentu! Isu politisasi agama berdampak buruk bagi keberlangsungan demokratisasi bangsa yang sangat majemuk ini. Kemajemukan Indonesia sangat nampak. Total agama yang diakui versi negara yang telah membudaya ada sekira enam. Diantaranya,  Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu.

Karena itu, Ucen secara pribadi meminta pemerintah mengkaji penyelenggaraan Pilkada langsung yang sudah diterapkan selama ini. Apakah membawa lebih banyak manfaat atau mudharatnya bagi bangsa. Terlebih beban politik dalam penyelenggaraan Pilkada langsung sangat tinggi, bukan hanya terhadap kandidat yang maju dalam pemilihan, juga terhadap keuangan negara sebagai penyelenggara.

“Kalau memang hasil kajian menyatakan Pilkada langsung lebih banyak membawa mudharat, kita harus terima sebagai sebuah kenyataan. Demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari sistem pemilihan langsung. Pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan di DPRD juga tidak mengurangi nilai kwalitas demokrasi. Yang terpenting prosesnya penuh transparansi,” ujar Ucen.

Tak bisa dipungkiri bahwa, menjual simbol-simbol agama dianggap cara yang paling mudah dan cepat dalam meraup suara rakyat. Dan bisa dipastikan dalam kampanye partai politik, semuanya menjual simbol agama untuk meraih simpati publik.

Paradigma yang harus dibangun dan terus kita lakukan ialah mengedukasi kepada masyarakat; pilkada itu sesungguhnya memilih pemimpin yang bisa membawa daerah yang dipimpin ke arah yang lebih baik, maju dan mensejahterakan rakyatnya. Bukan hanya persoalan isu agama yang dianutnya. Kita harusnya bersepakat untuk tidak lagi terjebak pada sentimen agama yang berlebihan, dan bahkan membabi buta lanjut ucen sambil meneguk kopinya.

Khusus menghadapi pesta demokrasi Pileg dan Pilpres yang merupakan hajatan besar Bangsa Indonesia, Ucen akan mengintensifkan koordinasi antara HPA dengan instasi penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, maupun Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian.

“HPA ingin pastikan, para penyelenggara Pemilu sudah memahami dan memetakan berbagai potensi konflik maupun kerawanan di berbagai daerah dalam menghadapi Pileg dan Pilpres. Gesekan maupun konflik horizontal bisa jadi tak terhindarkan, karena itu kita harus antisipasi sedini mungkin,” pungkas Ucen. (YP)

Komentar