Pemerintah Sulawesi Tengah mulai mengintegrasikan teknologi penangkapan ikan dengan program peningkatan produktivitas nelayan melalui program Berani Tangkap Banyak. Salah satu langkah yang dilakukan ialah memberikan perangkat smart fishing kepada kelompok nelayan untuk membantu menemukan lokasi potensial penangkapan ikan sekaligus menekan biaya operasional.
Implementasi program tersebut dipaparkan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tengah, Abdul Rasyid, dalam Dialog Publik yang digelar LS-ADI bertema “Kedaulatan Nelayan Tradisional dan Masa Depan Ekonomi Biru: Membangun Keadilan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir”, Sabtu (14/11/2026), di Kedai Taman Ria, Kota Palu.
Rasyid mengungkapkan, sekitar 60 kelompok nelayan telah menerima bantuan perangkat teknologi hasil kerja sama DKP Sulteng dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Teknologi tersebut membantu nelayan menentukan titik koordinat daerah penangkapan ikan sehingga mereka tidak harus menghabiskan banyak waktu dan bahan bakar untuk mencari lokasi yang tepat.
“Jadi nelayan ini tidak perlu lagi mencari ke sana kemari karena kalau dia mencari ke sana kemari habis BBM,” ujar Rasyid.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan efektivitas kegiatan penangkapan ikan. Program Berani Tangkap Banyak tidak hanya diarahkan pada peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga pembenahan berbagai aspek pendukung aktivitas nelayan.
Sejumlah langkah yang disiapkan meliputi penyempurnaan fasilitas pelabuhan perikanan, bantuan sarana produksi, peningkatan kompetensi nelayan, percepatan pelayanan perizinan, hingga digitalisasi kegiatan penangkapan ikan.
Potensi Laut Sulteng dan Agenda Ekonomi Biru
Dalam forum tersebut, Rasyid juga memaparkan besarnya potensi kelautan dan perikanan Sulawesi Tengah.
Daerah ini memiliki empat Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), garis pantai lebih dari 7.000 kilometer, serta kawasan konservasi laut dengan luas sekitar 1,3 juta hektare.
Potensi tersebut, menurut Rasyid, membutuhkan pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan perlindungan ekosistem.
Ia kemudian menguraikan lima arah kebijakan ekonomi biru nasional, yakni perluasan kawasan konservasi laut, Penangkapan Ikan Terukur (PIT), pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengurangan sampah laut.
