PALU – Kepala Desa (Kades) Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Magasatwa, menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Palu, karena diduga menggunakan dana kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang dilalui jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dari PT. PLN Tahun 2015.
Kamis (21/02) dua hari lalu, sang kades telah menjalani tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Atas perbuatannya, JPU Andi Andriani menuntutnya selama lima tahun penjara, denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp168 juta subsider 2 tahun dan 6 bulan penjara.
Di hadapan majelis hakim yang diketuai Elvin Adrian, JPU menyatakan, barang bukti berupa surat keputusan Bupati Sigi tentang pengesahan dan pengangkatan kades, daftar penerimaan dana kompensasi kepada 21 orang, surat pernyataan dari masyarakat penerima kompensasi dan kwitansi asli dari masyarakat penerima kompensasi dikembalikan kepada terdakwa Margasatwa.
Lalu dana inventaris tanah dan tegakan untuk keperluan ganti rugi dan daftar pembayaran kompensasi dikembalikan kepada Syamsul Arifin selaku wakil Ketua Pengadaan Tanah dan ROW (Right of Ways).
Usai pembacaan tuntutan, ketua majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan pada sidang Kamis mendatang.
Tahun 2015, Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi ditetapkan menjadi jalur yang dilalui kabel SUTT dan SUTET proyek pembangunan T/L 150 KV Palu- Talise dan 150 KV Palu-Silae oleh PT PLN.
Terdakwa Margasatwa menerbitkan 18 SKPT atas nama tanah desa/Margasatwa tanpa sepengetahuan Camat Marawola.
Terdakwa juga menandatangani surat pernyataan bahwa tanah yang dilalui jalur tersebut tidak dalam sengketa.
Selanjutnya surat pernyataan dan SKPT itu diberikan kepada Syamsul Arifin, sebagai kelengkapan dokumen pembayaran kompensasi.
PLN lalu melakukan pembayaran seluruh dana kompensasi lahan senilai Rp182,3 juta kepada terdakwa.
Pembayaran kompensasi Rp 182.3 juta terdiri dari pembayaran tanah atas nama pribadi Margasatwa senilai Rp14.230 juta dan pembayaran atas nama tanah desa senilai Rp168 juta.
Dana yang diterima terdakwa, harusnya dimasukan ke kas desa, namun dipergunakan untuk keperluan pribadi sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp168 juta. (IKRAM)
