Presiden: Tidak Ada Toleransi Bagi Pengganggu Misi Kemanusiaan dan Kebangsaan

JAKARTA – Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani wabah global COVID-19 merupakan misi kemanusiaan dan kebangsaan. Dengan cara menyeimbangkan kebijakan antara aspek kesehatan dengan ekonomi dengan optimal dalam beberapa waktu ke depan.

Oleh karena itu, pemerintah akan menindak tegas setiap elemen masyarakat yang mencoba menganggu misi kemanusiaan dan kebangsaan yang sedang dilakukan secara sinergi melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Bentuk gangguan yang dimaksud adalah penyebaran informasi tidak benar atau hoaks yang menyangkut dua kebijakan tersebut.

“Tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapa pun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di HUT RI ke-76 pada pembukaan sidang tahunan MPR RI, DPR RI, dan DPD 2021, Senin, 16 Agustus 2021.

Dengan menyebar informasi hoaks tersebut, lanjut dia, tentu akan membuat potensi penanganan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi terganggu. Dengan begitu, pemerintah bersama seluruh instnasi terkait akan melakukan serangkaian cara yang tegas dalam menindak lanjuti adanya infomasi hoaks yang beredar dalam di kanal-kanal komunikasi yang ada.

“Tidak pernah ragu untuk mengambil tindakan terhadap siapapun yang mengganggu misi ini dengan membuat berita bohong yang mengadu domba,” imbuh Jokowi seperti dilansir dari Infopublik.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan empat upaya dalam menghadapi informasi yang tidak benar (hoaks) di berbagai kanal komunikasi di ruang digital yang kerap digunakan masyarakat sehari-hari.

  • Pertama, yang dilakukan oleh Kemenkominfo adalah menangkal informasi hoaks tersebut. Dengan cara, menerbitkan narasi klarifikasi yang didapatkan dari sumber-sumber terpercaya seperti instansi pemerintah yang berkaitan dengan informasi di atas.
  • Kedua, meminta partisipasi pemangku kepentingan yang memiliki kemampuan mengklarifikasi informasi tersebut kepada instansi pemerintah terkait. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan media saat ini, yang mempunyai kanal khusus mengklarifikasi informasi hoaks.
  • Ketiga, pemerintah saat ini tengah menerapkan program literasi digital yang dapat mengkangkau sebanyak 12,4 juta masyarakat setiap tahun. Adanya program ini, akan menjadi angin segar dalam membuat masyarakat terhindar dari informasi hoaks.
  • Kempat, langkah yang dapat dilakukan dalam meredam hal di atas, pihaknya dapat menggandeng aplikasi media sosial tempat menyebarnya hoaks tersebut. Lakukan langkah persuasif yang dapat membuat platform tersebut ikut serta dalam memberantas informasi tidak benar.

Komentar