Oleh: Handrianto
Founder Anak Muda Nusantara Sulawesi Tengah.
Indonesia hari ini genap berusia 81 tahun. Di bawah langit Jakarta, kemeriahan parade dan dentuman meriam menyuarakan narasi kemajuan. Namun, di balik kemegahan seremoni tersebut, terdapat pertanyaan mendasar yang mengusik nurani: Apakah rakyat benar-benar telah merdeka, atau kita sedang terjebak dalam sebuah “Kemerdekaan Semu”?
Di usia yang sudah melampaui delapan dekade, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada kontradiksi yang tajam. Narasi “Indonesia Maju” yang diusung pemerintah seringkali terasa hambar ketika kita membedah realita di tingkat akar rumput, terutama terkait otonomi daerah, tarik-menarik sentralisme, dan kesejahteraan ekonomi rakyat yang masih terbelah.
Desentralisasi di Balik Jubah Efisiensi
Salah satu kritik paling tajam terhadap pemerintahan saat ini adalah kecenderungan sentralisasi kekuasaan. Semangat Otonomi Daerah yang lahir dari rahim Reformasi kini seolah sedang dipreteli perlahan. Dengan dalih percepatan investasi dan penyelarasan Proyek Strategis Nasional (PSN), pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo terlihat semakin dominan menarik kewenangan-kewenangan strategis kembali ke Jakarta.
Daerah kini seolah hanya menjadi “pelaksana tugas” pusat. Izin-izin pertambangan, pengelolaan sumber daya alam, hingga kebijakan tata ruang yang berdampak langsung pada masyarakat lokal, kini banyak diputuskan di meja-meja birokrasi pusat. Akibatnya, otonomi daerah menjadi mandul. Kepala daerah tidak lagi memiliki ruang kreasi untuk memajukan rakyatnya secara spesifik, melainkan hanya berlomba-lomba menyenangkan pusat demi mendapatkan kucuran dana alokasi.
Kemandirian daerah kini menjadi mitos. Tanpa kewenangan yang cukup, daerah-daerah di luar Jawa tetap terjebak dalam ketergantungan fiskal yang kronis, menjadikan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sekadar jargon dalam pidato kenegaraan.
Pemerintahan Presiden Prabowo memang konsisten mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, ekonomi kita saat ini adalah ekonomi yang “tumbuh ke atas, tapi tidak merata ke bawah”.
Kebijakan hilirisasi dan industrialisasi yang dibanggakan pemerintah memang menarik modal asing, namun manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati oleh para elit pemilik modal dan korporasi multinasional. Di sisi lain, kesejahteraan ekonomi rakyat kecil, petani, dan buruh masih jalan di tempat. Harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik di tahun 2026 ini menunjukkan bahwa kedaulatan pangan yang dijanjikan masih jauh panggang dari pada api.
Kemerdekaan semu terasa nyata ketika kita melihat angka pengangguran tersembunyi yang tinggi dan sektor informal yang tidak terlindungi. Rakyat memang bebas memberikan suara dalam Pemilu, namun mereka tidak bebas dari jeratan kemiskinan dan ketergantungan pada bantuan sosial (bansos) yang seringkali dipolitisasi.
Kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan pendekatannya yang menekankan stabilitas dan keamanan, cenderung menciptakan stabilitas yang “semu”. Kritik dari aktivis dan akademisi terhadap kebijakan lingkungan dan agraria seringkali dihadapi dengan narasi ketahanan nasional yang kaku. Hal ini menciptakan iklim di mana perbedaan pendapat dianggap sebagai penghambat pembangunan.
Merdeka yang Substansial di usia 81 tahun, Indonesia tidak boleh puas hanya dengan menjadi bangsa yang “merdeka dari penjajahan asing”, namun gagal merdeka dari “penindasan ekonomi oleh bangsa sendiri”.
Kemerdekaan semu ini harus diakhiri dengan mengembalikan esensi desentralisasi yang sejati—memberikan wewenang penuh pada daerah untuk mengelola potensinya demi rakyat setempat. Pemerintah pusat harus berhenti melihat daerah sebagai objek administratif semata.
Jika Presiden Prabowo ingin meninggalkan warisan (legacy) yang bermartabat di usia Indonesia yang ke-81 ini, arah kemudi pemerintahan harus diubah: dari pertumbuhan yang eksklusif menuju kesejahteraan yang inklusif; dari sentralisme yang kaku menuju demokrasi lokal yang berdaya. Tanpa itu, setiap 17 Agustus kita hanya akan merayakan bayang-bayang kemerdekaan, bukan kemerdekaan yang sesungguhnya. ***