Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Provinsi Sulawesi Tengah akan menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-I di Hotel Aston, Jalan W. Monginsidi Palu, Senin (11/8/2025).

Sebanyak 500 peserta dijadwalkan hadir, termasuk pengurus cabang IKA PMII dari delapan kabupaten/kota di Sulteng, antara lain Kota Palu, Parigi Moutong, Donggala, Tolitoli, Morowali, Banggai Laut, dan Tojo Una-una. Kegiatan ini juga akan dihadiri Ketua Umum PB IKA PMII Fathan Subchi, Wakil Menteri BUMN RI Aminuddin Ma’ruf, Gubernur Sulteng, pejabat Pemda, serta Forkopimda.

IKA PMII, sebagai wadah pemersatu alumni, diharapkan tetap memegang visi, misi, dan marwah organisasi. Salah satu isu krusial yang muncul jelang Muswil adalah dorongan agar pucuk pimpinan diisi oleh figur non-partai politik.

Roman, Ketua Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional Kota Palu, menilai kriteria tersebut penting untuk menjaga netralitas organisasi. “Bagi saya, siapa saja figur yang akan maju bertarung sebagai Ketua PW IKA PMII Sulteng itu sah-sah saja, asalkan figur itu tidak boleh dari ketua partai politik,” ujarnya. Ia menambahkan, “Karena untuk menjaga independensi dan marwah organisasi.”

Roman juga menyebut nama Isram Said Lolo sebagai sosok yang layak memimpin. “Terbukti jelas beliau punya rekam jejak kaderisasi PMII yang baik, dari tingkatan Ketua Komisariat, ketua cabang Kota Palu hingga level Ketua Koordinator cabang Provinsi Sulawesi Tengah dan tidak pernah afiliasi partai politik,” urainya.

Menurutnya, Isram mampu melahirkan Dewan Pimpinan Wilayah Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional se-Sulawesi Tengah, meluncurkan program digitalisasi, dan menghadirkan tujuh ribuan pengurus dari 12 kabupaten dan 1 kota di Sulteng.

Roman mengingatkan risiko jika ketua terpilih berasal dari latar belakang partai politik. “Apabila Ketua Wilayah IKA PMII Sulteng terpilih dilantik dari latar belakang partai politik tertentu, dipastikan dapat menyebabkan polarisasi di tubuh organisasi jika anggota memiliki pandangan yang beragam. Hal ini dapat berpotensi caos, memecah belah organisasi, serta mengganggu efektivitasnya,” tegasnya. ***