Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Baharuddin Sapi’i, menyoroti rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030, yang dinilainya belum secara rinci menjabarkan implementasi program “Sembilan Berani” Gubernur Sulawesi Tengah.

Menurut politisi PPP ini, RPJMD bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan kompas arah pembangunan lima tahun ke depan yang semestinya mampu menjawab persoalan dasar masyarakat, terutama soal pemerataan infrastruktur.

Baca Juga:DPRD Sulteng Dukung Langkah Kementerian ESDM Tertibkan PETI di Wilayah Sulawesi Tengah

“Sebagai anggota DPRD, saya mendukung penuh visi dan misi Gubernur dalam sembilan program unggulan. Tapi ini perlu dijabarkan lebih teknis agar pelaksanaannya benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Baharuddin.

Ia mencontohkan program peningkatan 1.000 kilometer jalan sebagai salah satu poin penting. Namun menurutnya, pembangunan jalan masih terpusat di wilayah tertentu dan belum menyentuh daerah-daerah yang paling membutuhkan.

“Misalnya di Desa Kulingkinare, ada sekitar 40 kilometer jalan yang hingga kini belum dapat digunakan. Begitu juga di Desa Bungayo, Bangkagi, Tobol, dan ruas jalan Tolong–Poplii sepanjang 15 kilometer di Tojo Una-una yang kondisinya masih memprihatinkan,” ungkapnya.

Buruknya kondisi jalan di wilayah-wilayah tersebut berdampak langsung terhadap berbagai sektor, mulai dari layanan kesehatan hingga distribusi hasil pertanian.

“Dalam konteks Berani Sehat, jalan yang rusak akan menghambat akses dan memperlambat penanganan medis. Ini bisa berdampak langsung terhadap keselamatan pasien,” tegasnya.

Selain infrastruktur, ia juga menyinggung pentingnya ketelitian dalam perencanaan swasembada pangan. Menurutnya, program seperti penyediaan bibit dan pupuk harus dibarengi dengan pemetaan wilayah-wilayah produksi pangan yang selama ini belum mendapat perhatian maksimal.

Dalam konsultasinya ke Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Baharuddin menyebut ada masukan agar ketimpangan pembangunan ini dimasukkan sebagai isu strategis dalam RPJMD mendatang. Hal ini penting untuk memastikan program prioritas benar-benar menjangkau desa-desa di pelosok.

“Sebagai wakil rakyat, saya akan terus mengawal dan memberi masukan agar visi misi yang baik ini dapat diimplementasikan secara konkret, menyentuh masyarakat hingga ke desa-desa terpencil,” pungkasnya. ***