Ketua Pansus RPJMD DPRD Sulawesi Tengah, Yus Mangun, melontarkan kritik terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) Provinsi Sulteng 2025–2029.

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, 15 Mei 2025, ia menyebut, bahwa rancangan tersebut belum menyentuh isu paling mendasar, yakni, peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan ekspor daerah.

“Menurut saya, ada yang kurang tersentuh dari Ranwal RPJMD kita ini, padahal sangat urgen. Yakni peningkatan SDM aparatur dari segala bidang dan infrastruktur yang menyertainya,” ujar politisi Golkar itu di hadapan Kepala Bappeda Sulteng, Cristina Sandra Tubondo.

Yus menilai, bahwa visi 9 BERANI yang menjadi janji politik Gubernur Anwar Hafid tidak akan berjalan maksimal tanpa SDM yang kuat. Ia mencontohkan program “BERANI Sehat” yang idealnya ditopang oleh tenaga medis berkualitas. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa Sulteng masih kekurangan dokter spesialis, bahkan hingga saat ini belum memiliki satu pun doktor di bidang pertambangan maupun ahli hukum laut.

“Tambang kita melimpah, tapi doktor tambang tidak ada. Laut kita terpanjang, tapi ahli hukum laut pun tak punya. Ini kan ironi,” tegasnya.

Yus mendesak agar pemberian beasiswa tidak lagi berhenti di jenjang S1, melainkan harus diperluas hingga S2 dan S3. Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah menyiapkan fasilitas pendukung bagi para ahli yang telah selesai studi.

“Kalau kita ingin mereka kembali dan mengabdi, kita harus siapkan rumah dinas, fasilitas, dan ruang kerja yang layak. Kalau tidak, mereka pasti lari,” ujarnya.

Tak hanya soal SDM, Yus juga menyentil lemahnya capaian ekspor Sulteng. Menurutnya, strategi ekspor selama ini belum keluar dari pola lama.

“Komoditas kita yang ada saat ini, bagaimana bisa maju, kalau hanya taputar-putar di Talise,” ucapnya, mengilustrasikan stagnasi dalam perputaran barang yang tidak menyentuh pasar luar.

Yus juga menyoroti soal regulasi infrastruktur, khususnya pembangunan jalan tani dan akses produksi. Ia menilai aturan dari BPK RI terlalu ketat, hingga menghambat pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang seharusnya dapat mendorong peningkatan pendapatan petani.

“BERANI Panen Raya yang menjadi visi Gubernur, saya kira sulit juga terwujud kalau regulasi ini masih menjadi pegangan BPK RI,” tambahnya.

Sorotan Yus Mangun mendapat respons serupa dari anggota Pansus lainnya. Wiwik Jumatul Rofi’ah, misalnya, menegaskan bahwa dari sembilan pilar BERANI, setidaknya tiga harus difokuskan: BERANI Cerdas, BERANI Sehat, dan BERANI Sejahtera.

Anggota lainnya seperti Zalzulmida A Djanggola, Suardi, Sadat Anwar, dan Ronald Gulla juga menekankan pentingnya materi Ranwal yang relevan dengan kebutuhan dasar rakyat.

Kepala Bappeda Sulteng, Cristina Sandra Tubondo, menanggapi semua masukan dengan menjanjikan penyempurnaan dokumen perencanaan ke depan. Ia juga mengapresiasi diskusi yang berlangsung dinamis, yang menurutnya mencerminkan komitmen bersama untuk melahirkan dokumen RPJMD yang berkualitas dan responsif.***