Evaluasi dimaksud bertujuan agar tercapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebujakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD yang telah disusun tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya.
“Hasil evaluasi menteri dalam negeri terhadap kedua raperda tersebut, selanjutnya gubernur menetapkan raperda dimaksud menjadi perda dan pergub,” tandasnya.
BACA JUGA:
