PALU – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah pihak yang terkait soal kelangkaan BBM dan mencegah kebocoran subsidi kepada orang atau perusahaan yang tidak berhak membeli BBM subsidi.

Rapat yang dilaksanakan digedung baruga Selasa (5/4/22), dipimpin Ketua Komisi Sony Tandra, ST, Wakl Ketua Komisi Zainal Abidin Sihak, dan Sekretaris Komisi Abdul Karim Aljufri, beserta anggota komisi lainya diantaranya Husman Brant Toripalu, SH, H. Nasser Djibran, SH.,MH, Sri Atun, Aminullah BK.

Baca Juga:DPRD Sulteng Dukung Langkah Kementerian ESDM Tertibkan PETI di Wilayah Sulawesi Tengah

Sedangkan dari pihak terkait diantaranya Korem 132 Tadulako diwakil Kasi Intel Kolonel Inf. Rakhmat S, Kapolda Sulteng diwakil Irwasda Kombes Asep a dan Agus S. dari Wadir Krimsus,

Sementara dari Pertamina diwakil oleh Rizal Julianti dan Wira Setyawan, dari Biro Ekonomi diwakil Subhan Basir, Fadli Godal dan Farida Karim.

Ketua Komisi III Sony Tanra menegaskan bahwa himgga kini kelangkaan BBM masih saja terjadi dilapangan. Hal itu ditandai dengan adanya antrian di SPBU.

Kelangkaan minyak ini lanjut Sony, akan berdampak pada jatuhnya pemerintahan.

“Dalam sejarah indonesia yakni tahun 1965 dan 1998 dimana kelangkaan BBM mengakibatkan naiknya harga dan akhirnya masyarakat susah mendapatkan makanan. Akibatnya adanya demonstrasi besar besaran,” imbuhnya.

Dari RDP Itu ditutup dengan Kesimpulan;

  1. Pertamina dan Biro Ekonomi diminta memberikan data kuota bbm dimasing masing depot.
  2. Membentuk satuan tugas bbm atau merevisi satgas yang sudah ada
  3. Biro ekonomi menyusun pembuatan satuan tugas ini dengan TNI/Polri
  4. Biro Ekonomi disarankan untuk membuat surat ke BPH Migas untuk penambahan kuota BBM.
  5. DPRD akan segera berkonsultasi dengan BPH Migas.