Skrol untuk membaca pos

Ketua DPRD Sulteng Sebut Pengelolaan Keuangan Daerah Alami Perubahan Dimasa Pandemi

Muh. Rifai
Ketua DPRD Sulteng
Ketua DPRD Sulteng menghadiri Penyerahan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja pelaksanaan vaksinasi Covid-19 serta pemeriksaan kinerja penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerjasama industri dan dunia kerja dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing Tahun Anggaran 2020 & Semester I 2021, Jumat 14 Januari 2022. FOTO: Humas DPRD Sulteng.
A-AA+A++

PALU – Ketua DPRD Sulteng menghadiri Penyerahan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja pelaksanaan vaksinasi Covid-19 serta pemeriksaan kinerja penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerjasama industri dan dunia kerja dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing Tahun Anggaran 2020 & Semester I 2021, Jumat 14 Januari 2022.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Hj. Nilam Sari Lawira Sp.Mp menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Sulteng pada masa pandemi COVID-19 ditahun 2021 mengalami perubahan pada postur APBD.

Perubahan ini dikarenakan adanya kebutuhan yang urgent terkait penananganan pandemi COVID-19 sehingga telah beriniplikasi pada aspek sosial ekonomi & kesejahteraan masyarakat untuk semua bidang, bahkan dampaknya terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Menyikapi situasi tersebut Pemerintah Daerah telah memberi perhatian khusus penyelenggaraan pendidikan Vokasi berbasis kerja sama Industri & dunia kerja dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas daya saing Tahun Anggaran 2020 & Semester I Tahun 2021.

“Kami juga menghimbau kepada seluruh jajaran eksekutif di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi Sulteng senantiasa berupaya & sungguh-sungguh dalam menangani Covid-19 dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Selaku lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang pengawasan, DPRD Sulteng telah mendorong & berupaya melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Selain itu juga penyelenggaraan vokasi berbasis kerjasama industri menyeluruh, DPRD juga akan melakukan penelaan terhadap laporan BPK agar selanjutnya memberikan sarana dab masukan kepada Gubernur untuk menindaklanjuti hal-hal yang dianggap masih perlu mendapat perhatian.