JAKARTA – Menyikapi ancaman gempa bumi dan tsunami Jawa Timur atau tepatnya di wilayah pesisir selatan Jawa Timur (Jatim), BNPB melakukan penguatan kelembagaan BPBD, baik provinsi, kabupaten dan kota di Jatim. Penguatan ini menindaklanjuti hasil kajian dan pemodelan potensi bahaya gempa bumi M8,7 yang dilakukan BMKG.

Plt. Deputi Bidang Pencegahan Ir. Harmensyah, Dipl.SE.,M.M. mengatakan bahwa pencegahan bencana harus dioptimalkan untuk meniadakan korban jiwa dan mengurangi kerugian yang mungkin timbul. Melihat aktivitas kegempaan di Jawa Timur selama periode 2008 – 2020, Harmensyah mengatakan terdapat loncatan aktivitas kegempaan 5 tahun terakhir.

“Gempa bumi cenderung meningkat sehingga upaya mitigas dan pencegahan perlu ditingkatkan,” ujar Harmensyah saat temu virtual dengan para kepala pelaksana BPBD di wilayah Jatim, Selasa, 8 Juni 2021 seperti dilansir dari situs BNPB.

Pada kesempatan itu, Harmensyah menyampaikan beberapa langkah yang perlu dipersiapkan BPBD. Ia mengimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi dan komunikasi risiko kepada masyarakat. Berikutnya, BPBD memastikan jalur dan titik evakuasi tersedia dan aman, serta infrastruktur peringatan dini bekerja dengan baik.

Ia mengingatkan BPBD untuk melihat kembali rencanan kontinjensi daerah terkait bahaya gempa bumi dan tsunami. Tidak ada kata terlambat untuk meningkatkan keterampilan masyarakat melalui gladi dan simulasi.

“Kelembagaan penanganan darurat yang terencana serta pengembangan kapasitas destana yang terukur,” pesannya.

Masih terkait dengan upaya menghadapi bahaya gempa dan tsunami, Harmensyah menyampaikan mengenai investasi pengurangan risiko bencana tsunami melalui mitigasi berbasis ekosistem. Langkah ini dapat dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mitigasi ekosistem merupakan upaya penanaman vegetasi untuk mereduksi dampak tsunami di wilayah pesisir.

Pada Pantai Teleng Ria Pacitan Jawa Timur, sabuk hijau di sempadan pantai dapat ditemui yang berfungsi sebagai upaya memitigasi dampak tsunami.

Catatan BNPB terkait dengan sejarah tsunami di selatan Jawa, beberapa kali gempa yang menimbulkan tsunami yang berdampak ke selatan Banyuwangi terjadi pada 1840, 1867, 1875, 1977 dan 1994.

Tsunami 1994 termasuk jenis tsunami-earthquake atau silent tsunami di mana gempa tidak dirasakan oleh masyarakat tetapi tsunami yang terjadi cukup besar.

Gempa Magnitudo 8,7 dan Tsunami 29 Meter di Pantai Selatan Jawa Timur adalah Potensi bukan Prediksi

Merespon kekhawatiran masyarakat terkait informasi potensi terjadinya gempabumi dengan kekuatan 8,7 yang diikuti tsunami setinggi 29 meter di sepanjang pesisir pantai selatan Jawa Timur yang dilansir oleh beberapa media online, maka bersama ini BMKG menyampaikan tanggapan sebagai berikut.

  1. Indonesia sebagai wilayah yang aktif dan rawan gempabumi memiliki potensi gempabumi yang dapat terjadi kapan saja dengan berbagai kekuatan (magnitudo).
  2. Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempabumi dengan tepat dan akurat kapan, di mana, dan berapa kekuatannya, sehingga BMKG tidak pernah mengeluarkan informasi prediksi gempabumi.
  3. Berdasarkan hasil kajian dan pemodelan para ahli yang disampaikan pada diskusi bertajuk “Kajian dan Mitigasi Gempabumi dan Tsunami di Jawa Timur, zona lempeng selatan Jawa memiliki potensi gempa dengan magnitudo maksimum M 8,7. Tetapi ini adalah potensi bukan prediksi yg pasti, sehingga kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Untuk itu kita semua harus melakukan upaya mitigasi struktural dan kultural dengan membangun bangunan aman gempa dan tsunami. Pemerintah Daerah dengan dukungan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta menyiapkan sarana dan prasarana evakuasi yang layak dan memadai, BPBD memastikan sistem peringatan dini di daerah rawan beroperasi/ terpelihara dengan layak dan terjaga selama 24 jam tiap hari untuk meneruskan Peringatan Dini dari BMKG, Pemerintah Daerah dengan Pusat melakukan penataan tata ruang pantai rawan agar aman dari bahaya tsunami dengan menjaga kelestarian ekosistem pantai sebagai zona sempadan untuk pertahanan terhadap gelombang tsunami dan abrasi. Pemerintah Daerah dengan Pihak terkait perlu membangun kapasitas masyarakat/edukasi masyarakat untuk melakukan response penyelamatan diri secara tepat saat terjadi gempabumi dan tsunami.
  4. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpancing isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apabila ingin mengetahui lebih jelas info ini dapat menghubungi Call Center 196, contact 021-6546316 atau www.bmkg.go.id dan terus monitor aplikasi mobile phone INFO BMKG.