PALU – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Sigi, Muhamad Masykur, mengatakan, bencana alam banjir bandang yang kerap melanda beberapa daerah di Kabupaten Sigi, mengonfirmasi bahwa pengelolaan daerah mesti diperlakukan secara khusus.
“Tidak bisa lagi melalui pendekatan pembangunan yang dilakukan secara standar dan normatif sebagaimana yang dilakukan selama ini,” katanya, Senin (16/12).
Apalagi, menurut Masykur, jika model pendekatan itu hanya dilakukan sebatas ancaman terhadap adanya praktik illegal logging. Sebab, kata dia, praktik seperti itu hanyalah salah satu faktor dari banyak soal yang melingkupi problem mendasar di masyarakat.
“Yakni masalah yang terkait lapangan kerja dan pemenuhan tingkat kesejahteraan rakyat. Terbatasnya akses lapangan kerja sudah tentu berkorelasi langsung dengan desakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup rakyat,” jelasnya.
Dalam konteks seperti itu, lanjut dia, kehadiran negara melalui tangan pemerintah daerah jadi garda terdepan dalam meredasain dan mengonstruksi model pendekatan pembangunan, di mana ada ruang dan akses terhadap pembukaan lapangan kerja bagi rakyat.
“Tanpa langkah kongkret untuk menyelesaikan problem pokok rakyat, pembukaan lapangan kerja maka sudah pasti kita hanya terus menerus disibukkan dengan penanganan bencana,” sambungnya.
Sementara, lanjut dia, di saat yang sama, rakyat butuh solusi programatik yang memuat tentang harapan dan jalan keluar atas masalah pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, hal itu dimaksudkan jika ingin merekatkan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam program pengurangan risiko bencana yang terintegrasi.
“Tidak parsial apalagi represif. Karena praktik seperti itu sudah terbukti gagal dan tidak memberdayakan rakyat,” sebut Masykur.
Kata dia, rakyat diyakini merindukan peta jalan terobosan program yang lebih maju dan baru, di mana ada berkah yang bisa dipetik di balik hidup di tengah wilayah yang kerap dilanda bencana. [Mal]