Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., didampingi Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa, SH, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng, Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si., meninjau Pelabuhan Perikanan Mato, Rabu (27/8). Kunjungan ini dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan para nelayan guna menyerap aspirasi dan memahami tantangan yang mereka hadapi.

Dalam dialog, nelayan mengungkapkan penurunan hasil tangkapan yang sebelumnya mencapai sekitar 1.500 box ikan per bulan, kini hanya berkisar 100–200 box. Mereka menilai faktor cuaca, pembatasan wilayah tangkap, serta minimnya infrastruktur sebagai penyebab utama.

Baca Juga:Sulteng Menuju Provinsi Tanpa Blank Spot, Gubernur Anwar Hafid Teken MoU dengan Telkomsat

Selain itu, keterbatasan fasilitas pelabuhan juga menjadi keluhan. Nelayan berharap adanya tambahan dermaga, cold storage, pasokan BBM bersubsidi, hingga perbaikan fasilitas dasar seperti masjid dan WC. Akses jaringan komunikasi yang lemah turut disorot karena menyulitkan transaksi dengan pembeli di Luwuk dan Palu.

“Pembeli biasanya ingin melihat ikan melalui video call, tetapi di sini tidak ada jaringan. Kami juga berharap ada bantuan kapal, jaring, dan peningkatan fasilitas pelabuhan,” ujar salah seorang perwakilan nelayan.

Saat ini, tercatat ada 61 kapal purse seine dan sekitar 60 kapal jollor yang beroperasi di wilayah tersebut.

Menanggapi aspirasi itu, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat nelayan dan memastikan pembangunan sektor kelautan serta perikanan benar-benar memberi manfaat.

“Pemerintah akan memperhatikan aspirasi bapak-bapak sekalian. Prinsipnya, pembangunan kelautan dan perikanan harus berpihak pada kesejahteraan nelayan,” tegasnya.

Ia juga mendorong penguatan kelembagaan koperasi nelayan agar harga ikan lebih stabil dan kompetitif, serta mengajak pelaku usaha menghadirkan pabrik pengolahan yang sehat dan berdaya saing wajar.

Kunjungan ditutup dengan peninjauan fasilitas unit kerja koperasi nelayan yang berada di kawasan pelabuhan sebagai bagian dari evaluasi dan perencanaan tindak lanjut ke depan. ***