Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 Partai Golkar Sulawesi Tengah tidak hanya menjadi ajang konsolidasi politik, tetapi juga forum penting membahas isu strategis terkait kontribusi sektor tambang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara yang digelar di Sriti Convention Hall Palu, Minggu (24/8/2025), dihadiri langsung Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.

Baca Juga:Gubernur Anwar Hafid Pastikan Pemerintah Hadir Kawal Konflik Agraria Talise

Dalam sambutannya, Anwar Hafid menekankan bahwa Sulawesi Tengah kaya sumber daya alam mulai dari nikel, emas, hingga tembaga, namun kontribusinya terhadap PAD belum sejalan dengan potensi yang ada.

“Sulawesi Tengah ini provinsi kaya. Potensi nikel, emas, dan tembaga begitu besar. Tetapi sayangnya, kontribusi terhadap PAD kita masih jauh dari harapan. Kami berharap, di era Pak Menteri ESDM, ada kebijakan yang benar-benar berpihak agar hasil tambang memberi berkah lebih besar bagi masyarakat Sulteng,” ucapnya.

Anwar menyebutkan, dengan APBD sekitar Rp5,5 triliun, termasuk PAD Rp2,5 triliun, masih ada ruang tambahan hingga Rp2 triliun apabila tata kelola pertambangan dibenahi.

Menanggapi hal itu, Bahlil Lahadalia mengakui adanya persoalan struktural dalam distribusi izin tambang. Menurutnya, banyak izin usaha pertambangan dikuasai perusahaan besar berbasis di Jakarta, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton.

“Ini tidak adil. Barang milik daerah, tapi yang pegang izin kebanyakan orang Jakarta, itu-itu saja. Karena itu kita ubah Undang-Undang Minerba. Saya ingin mengembalikan orang daerah menjadi tuan di negeri sendiri. Koperasi, UMKM, dan BUMD kita prioritaskan untuk bisa mendapat ruang tanpa harus ribet dengan tender panjang,” kata Bahlil.

Ia menambahkan, pemerintah tengah mempercepat hilirisasi tambang agar nilai tambah tidak keluar dari daerah. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menegakkan Pasal 33 UUD 1945, dan Partai Golkar akan menjadi garda depan memastikan kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Bahlil juga menyinggung perbedaan mekanisme izin antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. Ia menyebut izin dari ESDM cenderung memberi kontribusi ke PAD, sementara izin industri justru minim setoran.

“Kalau masalah ini kita selesaikan, potensi PAD Sulteng bisa bertambah Rp2 triliun. Dengan tambahan itu, fiskal daerah akan cukup kuat untuk membangun Sulteng lebih maju,” ujarnya.

Selain isu tambang, Musda ini juga memperlihatkan konsolidasi politik internal Golkar. Anwar Hafid mengenakan jas kuning dan menyamakan partai berlambang pohon beringin itu sebagai tempat bernaung yang kokoh. Sementara Bahlil menegaskan kembali peran historis Golkar sebagai partai yang lahir untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Sejumlah tokoh hadir dalam forum tersebut, di antaranya Ketua DPD Golkar Sulteng Arus Abdul Karim, anggota DPR RI asal Sulteng, serta para kepala daerah. Musda ke-11 ini diharapkan melahirkan keputusan yang memperkuat soliditas partai sekaligus memberikan dampak nyata bagi pembangunan Sulawesi Tengah. ***