Pertemuan kerja antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemkab Morowali Utara, dan Asosiasi Pengusaha Tambang (Aspeta) melahirkan kesepakatan baru yang dinilai strategis. Sebanyak 12 perusahaan tambang bersedia membangun Jalan Ganda-Ganda menuju Toi, jalur vital yang sejak lama dikeluhkan masyarakat karena kerusakannya, Rabu (20/8/2025).

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan, kehadiran perusahaan tambang tidak boleh berhenti pada urusan produksi. Infrastruktur yang mereka gunakan untuk operasional juga harus menjadi bagian dari tanggung jawab bersama.

Baca Juga:Komisi III DPRD Sulteng Tinjau Aktivitas Tambang dan Jalan Rusak di Morowali Utara

“Perusahaan tambang yang menggunakan jalan untuk kegiatan operasional tentu juga memiliki tanggung jawab menjaga dan memperbaikinya. Pemerintah daerah berharap kontribusi ini bisa diwujudkan secara nyata demi kepentingan bersama,” kata Gubernur Anwar.

Bupati Morowali Utara, dr. Delis Julkarson Hehi, menilai komitmen itu tidak lahir begitu saja. Menurutnya, sebelum pertemuan bersama Gubernur hanya ada dua perusahaan yang bersedia, namun jumlahnya melonjak menjadi 12 perusahaan setelah duduk bersama.

“Ini bukti nyata perhatian dan kepemimpinan Bapak Gubernur. Tadinya hanya dua perusahaan, sekarang sudah 12 yang berkomitmen. Tentu ini sangat berarti bagi masyarakat Morowali Utara,” ujar Delis.

Jalan Ganda-Ganda–Toi sendiri dipandang sebagai urat nadi transportasi di Morut. Selain menunjang distribusi logistik dan aktivitas ekonomi, keberadaannya juga menyangkut kenyamanan dan keselamatan warga.

Namun, Gubernur Anwar juga memberi catatan keras. Ia mengingatkan bahwa di balik geliat industri, tanda-tanda pencemaran dan dampak sosial di sekitar tambang sudah terlihat. Laut di beberapa teluk mulai keruh, jalan di Molino rusak, dan masyarakat mulai merasakan imbasnya.

“Situasi ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah daerah akan bersikap tegas, termasuk menghentikan sementara aktivitas perusahaan yang tidak bertanggung jawab hingga masalahnya diperbaiki,” tegasnya.

Kesepakatan pembangunan jalan ini dianggap sebagai tonggak awal kolaborasi yang lebih sehat antara pemerintah dan dunia usaha di Morut. Pemerintah menyatakan akan terus mengawal agar janji yang sudah dibuat benar-benar terealisasi di lapangan. ***