Partai Demokrat menargetkan perolehan minimal 12 kursi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada pemilu mendatang sebagai bagian dari strategi penguatan pengaruh politik di daerah.

Target ini ditegaskan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Demokrat Sulteng, Jumat (8/8/2025), di Grand Syah Hotel Palu.

Baca Juga:Sulteng Menuju Provinsi Tanpa Blank Spot, Gubernur Anwar Hafid Teken MoU dengan Telkomsat

Menurut Herman, capaian delapan kursi pada periode sebelumnya belum cukup untuk memberi ruang gerak optimal bagi partai dalam memperjuangkan kebijakan publik. Peningkatan jumlah kursi dianggap penting, tidak hanya untuk kepentingan politik elektoral, tapi juga untuk mengawal penuh jalannya pemerintahan pusat dan daerah.

“Kita ingin 12 kursi di provinsi, dan masing-masing kabupaten/kota harus menembus 20 persen kursi DPRD agar bisa mengusung calon kepala daerah sendiri,” tegasnya.

Ia meyakini, jika Gubernur dari Demokrat dan Ketua DPRD juga dari Demokrat, pemerintahan akan jauh lebih solid.

Lebih jauh, Herman menegaskan, seluruh kader Demokrat di Sulawesi Tengah wajib bekerja total mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Anwar Hafid. Ini sejalan dengan arahan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menginstruksikan partai untuk mendukung penuh pemerintahan pusat dan daerah, khususnya bila dipimpin oleh kader partai.

“Pak Anwar Hafid punya pengalaman panjang, dan tidak ada keraguan sedikit pun dalam memimpin daerah ini. Demokrat memberikan dukungan penuh,” kata Herman di hadapan pengurus DPD, Ketua DPC, PAC, ranting, dan anak ranting Demokrat se-Sulteng.

Ia juga mengingatkan agar kader tidak hanya vokal dalam pernyataan, tetapi membuktikan kerja nyata di lapangan.

“Jangan hanya teriak besar, buktinya nanti. Sukseskan program Gubernur dan Presiden,” ujarnya.

Dalam Rakerda ini, Herman menyebut konsolidasi internal menjadi prioritas, termasuk membangun kembali mesin partai pasca pemilu. Demokrat pusat disebut siap memberikan dukungan politik serta membuka akses ke kementerian untuk memperkuat kerja sama strategis dengan Pemprov Sulteng.

Struktur partai juga diminta untuk aktif sepanjang tahun, tidak hanya saat momentum pemilu. Ia mendorong percepatan pembentukan kepengurusan hingga tingkat RW sebagai ujung tombak pengorganisasian masyarakat. “Ini bukan hanya soal target, tapi soal fondasi partai yang hidup,” kata Herman.

Rakerda ini juga jadi wadah menyampaikan arah baru partai pasca-Kongres 2025. Herman menjelaskan bahwa Musda dan Muskab ditiadakan hingga akhir tahun, agar konsolidasi penuh bisa difokuskan pada 2026–2027 untuk menyongsong Pilkada dan Pemilu 2029.

Gubernur Sulteng Anwar Hafid menyambut instruksi tersebut. Menurutnya, konsolidasi Demokrat saat ini bukan hanya penting untuk penguatan internal, tetapi juga untuk memastikan sinergi partai dan pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan di Sulawesi Tengah.

“Anggota DPRD Demokrat di kabupaten dan provinsi harus satu visi dan memahami program pemerintah. Dengan begitu, mereka bisa berjuang maksimal membantu daerah,” ujar Anwar.

Ia pun menyampaikan optimismenya terhadap peran Demokrat di tingkat nasional.

“Kita ingin Sulteng bisa kirim dua kader terbaik ke Senayan. Tapi lebih dari itu, target kita sederhana: menyejahterakan rakyat Sulawesi Tengah,” pungkasnya. ***