Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengambil langkah tak biasa dalam memerangi korupsi. Bersama para bupati, wali kota, dan ketua DPRD dari seluruh kabupaten/kota, ia hadir langsung di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan sekadar sebagai tamu, tapi sebagai mitra kerja dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih.

Kunjungan itu bukan untuk seremoni belaka. “Ini bukan sekadar kunjungan seremonial, tetapi bentuk nyata komitmen kita menyelaraskan aksi pemberantasan korupsi dari pusat hingga daerah,” ujar Anwar Hafid, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Morowali selama dua periode. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari tekad besar membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Sulawesi Tengah.

Baca Juga:Sulteng Menuju Provinsi Tanpa Blank Spot, Gubernur Anwar Hafid Teken MoU dengan Telkomsat

Gubernur Anwar melihat bahwa kolaborasi aktif dengan lembaga antirasuah seperti KPK bukan hanya taktis, tapi strategis. Menurutnya, integritas harus menjadi pondasi pembangunan daerah.

“Kolaborasi ini adalah bagian dari ikhtiar kami menjadikan integritas sebagai pondasi utama dalam membangun Sulawesi Tengah,” tambahnya.

Di sisi lain, pimpinan KPK Johanis Tanak memanfaatkan momen tersebut untuk berbicara secara lugas kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan legislatif Sulawesi Tengah. Ia tidak menyembunyikan kekhawatiran dan harapan.

“Saya malu kalau daerah saya banyak korupsi. Rapat ini diadakan karena rasa sayang kami terhadap bapak dan ibu sekalian,” ucapnya tanpa tedeng aling-aling.

Johanis juga memberi penekanan penting tentang makna integritas, menyarankan agar seluruh pejabat kembali membaca sumpah jabatan mereka—bukan sebagai formalitas, tapi sebagai pengingat akan beban moral dan tanggung jawab publik.

“Tolong dibaca kembali sumpah jabatan. Minta setiap pegawai membacanya ulang saat memangku jabatan, agar sadar betul beban tugas yang diemban,” katanya.

KPK juga mengingatkan bahwa korupsi tidak lagi terbatas pada sektor pengadaan barang dan jasa. Masalah yang sama bahkan sudah menjangkiti pelayanan publik, titik yang seharusnya menjadi wajah keberpihakan negara kepada rakyat.

Langkah kolektif ini menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah, di bawah kepemimpinan Anwar Hafid, tidak sekadar ingin membangun secara fisik, tapi juga secara etika. Dalam konteks ini, integritas bukan sekadar jargon, melainkan visi yang diperjuangkan dengan cara nyata: menghadiri, berdialog, dan berkomitmen langsung di hadapan lembaga antikorupsi. ***