Pemerintah pusat kembali menggulirkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai bagian dari enam paket stimulus ekonomi untuk menjaga konsumsi masyarakat selama kuartal II tahun 2025.

Program ini menyasar pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta, termasuk guru honorer, yang dinilai paling rentan terdampak perlambatan ekonomi pasca Hari Raya.

Baca Juga:Seleksi Guru Honorer untuk PPPK Tetap Utamakan Kompetensi

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, BSU menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong daya beli masyarakat kelas bawah.

“Bantuan ini difokuskan untuk sektor tenaga kerja berpenghasilan rendah agar konsumsi tetap terjaga, terutama menjelang dan selama masa libur sekolah,” kata Airlangga dalam rapat koordinasi nasional di Jakarta, Jumat (23/5/2025).

BSU yang akan diluncurkan mulai 5 Juni 2025 ini dirancang untuk menjangkau pekerja formal di berbagai sektor, termasuk tenaga pendidikan non-ASN yang selama ini kerap luput dari jaring pengaman sosial. Mekanisme distribusinya akan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan memanfaatkan data upah dan kepesertaan aktif.

Berbeda dengan skema tahun-tahun sebelumnya, BSU tahun ini juga terintegrasi dengan upaya perlindungan sosial lainnya, seperti tambahan bantuan sembako dan diskon tarif listrik. Paket terpadu ini diharapkan bisa memberikan efek ganda terhadap belanja rumah tangga di segmen masyarakat yang paling terdampak.

Airlangga menyebutkan, peran pemerintah daerah juga penting untuk memastikan pekerja di wilayahnya tidak tertinggal dari manfaat program ini.

“Kami minta daerah ikut aktif mengidentifikasi dan mendaftarkan pekerja yang berhak,” ujarnya.

Program BSU menjadi sinyal bahwa pemerintah masih memprioritaskan pendekatan berbasis konsumsi rumah tangga sebagai motor pertumbuhan. Dengan tekanan global yang belum mereda, memperkuat daya beli rakyat menjadi pilihan realistis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.***