Di tengah kian maraknya aktivitas pertambangan ilegal dan distribusi energi yang tak transparan, organisasi masyarakat sipil Pemuda Berani Sulawesi Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Gubernur Anwar Hafid membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawal isu-isu krusial, mulai dari tambang ilegal, pembalakan liar, kerusakan lingkungan, hingga pengawasan distribusi BBM dan LPG.

“Satgas ini bukan hanya ide bagus, tapi sudah sangat mendesak,” tegas Moh. Jabir, inisiator Pemuda Berani Sulteng, dalam rilis resminya, Kamis (16/5/2025).

Menurutnya, satgas harus menjadi garda terdepan dalam menghentikan pembiaran dan kebocoran sumber daya yang telah lama terjadi.

Tambang Ilegal: Kerusakan yang Tak Lagi Bisa Ditutupi

Jabir menggambarkan bagaimana penambangan ilegal telah berjalan bertahun-tahun tanpa pengawasan yang memadai. Ia menyebut bahwa kerugian negara dari praktik tambang ilegal di Sulawesi Tengah mencapai Rp100 miliar per bulan. Kelurahan Poboya di Palu menjadi titik terang praktik yang dijalankan di bawah bayang-bayang kontrak karya PT Citra Palu Mineral dan pihak-pihak tanpa IUP.

“Ini sudah bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini perampokan terbuka yang dilindungi oleh pembiaran,” ujar Jabir.

Ia juga menyebut daerah-daerah lain seperti Parigi Moutong, Morowali, Poso, dan Tolitoli sebagai wilayah yang tak luput dari aktivitas ilegal serupa. Sebagian bahkan dilakukan dengan perlindungan dari oknum aparat dan tokoh lokal.

Jalan Putus, Hutan Gundul, Rakyat Jadi Korban

Selain kerugian negara, Jabir menyoroti dampak lingkungan yang langsung dirasakan warga. Di sepanjang ruas Palu–Donggala, ia mencatat setidaknya ada 32 titik kerusakan jalan yang diakibatkan aktivitas tambang. Banjir bandang dan tanah longsor kerap terjadi dari hulu yang sudah rusak total.

“Kerusakan jalan dan hutan itu bukan semata karena bencana alam, tapi karena keserakahan yang dibiarkan. Pemerintah harus hadir untuk menghentikan ini,” katanya.

Kelangkaan LPG dan BBM Ilegal: “Ada Permainan di Balik Layar”

Tak berhenti pada tambang, Pemuda Berani juga menyoroti distribusi BBM dan gas elpiji yang kerap langka dan tak merata. Mereka mencium adanya jaringan pialang dan penyelundup yang menguasai rantai distribusi di lapangan.

“Kami duga ada manipulasi laporan dan pengalihan pasokan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Ini yang menyebabkan harga gas melon tidak pernah stabil dan sulit diakses rakyat,” ujarnya.

Dukung Penuh Satgas: Jangan Sekadar Gimik

Rencana Gubernur Anwar Hafid untuk membentuk Satgas Tambang, Lingkungan, dan Kehutanan (TLK) pun mendapat sambutan serius. Jabir menekankan bahwa satgas ini harus bersifat lintas sektor, melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga independen agar benar-benar bekerja, bukan hanya simbolis.

“Jika gubernur serius, maka satgas ini bisa jadi warisan besar untuk menyelamatkan sumber daya alam kita. Tapi jika hanya menjadi lembaga tanpa taring, rakyat akan semakin apatis,” tutupnya.***