Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memastikan seluruh masyarakat di daerahnya dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala status kepesertaan BPJS.

Hal ini ia sampaikan dalam rapat bidang kesehatan yang berlangsung di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (6/3/2025).

Baca Juga:Sulteng Menuju Provinsi Tanpa Blank Spot, Gubernur Anwar Hafid Teken MoU dengan Telkomsat

Rapat tersebut dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Kepala Dinas Kesehatan Sulteng dr. I Komang Adi Sujendra, serta Direktur dan Wakil Direktur RS Undata dan RS Madani.

Anwar Hafid, mengatakan, bahwa banyak warga, terutama pekerja informal yang jumlahnya mencapai 61 persen di Sulteng, sering menghadapi kendala saat membutuhkan layanan medis karena kepesertaan BPJS yang tidak aktif. Oleh karena itu, ia memastikan mereka tetap bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit.

“Siapa pun yang sakit, tidak punya jaminan, atau BPJS-nya mati, cukup tunjukkan KTP, langsung dilayani di rumah sakit,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengangkat persoalan warga yang kehilangan akses BPJS akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ia ingin agar masalah ini segera diatasi dengan koordinasi lebih lanjut antara pemerintah daerah dan BPJS.

“Mereka yang baru saja di-PHK tiba-tiba kehilangan akses BPJS. Ini harus segera ada solusinya agar mereka tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan,” ujarnya.

Pelayanan Rumah Sakit untuk Semua Pasien

Anwar Hafid ingin memastikan bahwa pasien BPJS mendapatkan pelayanan yang sama seperti pasien umum. Ia meminta rumah sakit tidak membedakan layanan berdasarkan jenis kepesertaan.

“Pasien BPJS harus mendapatkan pelayanan yang sama seperti pasien umum. Tidak boleh ada perbedaan dalam fasilitas dan perlakuan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido diberikan tanggung jawab penuh untuk menjalankan kebijakan ini.

“Saya hanya menyampaikan kebijakan, tapi eksekusinya semua ada di tangan Ibu Dokter. Kalau beliau bilang bisa, saya ikut. Kalau beliau bilang tidak bisa, saya juga ikut,” ujar Anwar Hafid.

Pembangunan Rumah Sakit Baru dan Program Berani Sehat

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan rencana pembangunan rumah sakit baru dengan standar internasional di Kota Palu. Pemerintah Provinsi Sulteng juga akan meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh daerah dengan menjadikan RS Madani dan RS Undata sebagai contoh perbaikan layanan.

“Tahun 2026, kita akan mulai membantu kabupaten-kabupaten. Tapi sekarang, kita pastikan dulu RS Madani dan Undata memiliki pelayanan terbaik agar bisa menjadi contoh,” jelasnya.

Sebagai bagian dari program unggulan “Berani Sehat“, Anwar Hafid dan dr. Reny Lamadjido memastikan bahwa setiap warga akan mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pasien yang ditolak saat membutuhkan perawatan medis.

“Siapa pun yang masuk rumah sakit, pasti dapat kamar, pasti dapat obat. Tidak boleh ada yang ditolak,” pungkasnya.***