PALU – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bedah rumah di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Wilayah Sulawesi II tahun 2022 diduga ada pengurangan volume.

Data yang dihimpun tim media mengemukakan bahwa sejumlah unit rumah tidak layak huni milik warga mendapat program BSPS.

Namun, program bedah rumah tersebut menimbulkan kecurigaan ihwal material yang dipakai.

Rumah-rumah warga yang mendapat program BSPS sebagian menggunakan dinding seng.

Salah satunya di Desa Kabalutan, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Unauna (Touna), Sulawesi Tengah (Sulteng).

Informasi yang dihimpun dari salah seorang mantan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang enggan ditulis namanya menyebutkan, satu unit bedah rumah pada program BSPS dari BP2P Sulteng senilai Rp20 juta.

Jika melihat kondisi setiap unit rumah yang mendapat program tersebut, maka anggarannya diperkirakan hanya Rp10 juta.

“Kalikan ratusan unit rumah seperti itu, maka dugaan kami berapa uang yang didapatkan,” katanya seperti dilansir GNews.

Sumber juga mengungkapkan, program bedah rumah itu ribuan unit meliputi wilayah Sulteng.

Meskipun tak semua dibuatkan dengan konsep dinding seng, tetapi penggunaan dinding seng tersebut untuk program bedah rumah tidak layak huni kurang wajar.

Kuat dugaan konsep bedah rumah muncul dari Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) BP2P Sulteng, Musniar M. Silondae.

Sebab, sebelumnya konsep seperti itu belum ada.

Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BP2P Sulteng, Ervika yang dikonfirmasi, Kamis (23/2/2023) malam via pesan aplikasi WatsApp enggan menjawab.

Ia meminta wartawan konfirmasi ke PPK Musniar perihal program bedah rumah tersebut.

Sementara, PPK Musniar yang dkonfirmasi via WA pada Kamis dan Jumat 23-24 Februari 2023 tidak menjawab pertanyaan, padahal pesan chat WA centang dua.