Anggota Komisi V DPR RI, Anwar Hafid, mengatakan, hanya kekuasaan yang mampu menekan perusahaan industri besar untuk dapat memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, pintu masuk kekuasaan untuk menekan industri besar itu melalui Badan Usama Milik Desa (BUMDes). Sehingga UMKM kita dapat berdaya dan meningkatkan pendapatannya. Hanya saja UMKM di daerah seperti di sulawesi tengah, selama ini belum terjalin kerjasama yang baik dengan perusahaan industri besar itu.
“Nah saya melihat melalui BUMDes inilah dapat menjadi perantara industri besar dengan UMKM,” tegas politisi partai demokrat itu dalam rapat kerja (Raker) komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) beberapa waktu lalu di Jakarta.
Calon Gubernur sulteng 2024 dukungan Partai Demokrat dan PBB itu menagatakan, perusahaan Industri besar itu akan berbuat seenaknya jika tidak ada tekanan dari kekuasaan.
Makanya di Sulawesi Tengah, meski kaya akan sumber daya alam dan industri besar, angka kemiskinan masih tinggi, karena tidak adanya keterkaitan antara usaha kecil dan industri besar. Padahal di Sulteng terdapat beberapa perusahaan industri besar seperti IMIP, BTIIG, GNI dan beberapa perusahaan industri tambang besar lainnya.
“Hanya UMKM itu belum terkoneksi bagus dengan perusahaan industri besar itu. Padahal dengan adanya jalinan kerjasama yang baik antara UMKM dengan perusahaan industri besar dapat memajukan UMKM itu dan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat kita. Oleh sebab itu terkoneksinya UMKM dengan Industri Besar dapat meningkatkan penghasilan dan daya beli masyarakat,” kata anggota DPR RI yang memasuki periode ke dua dari daerah pemilihan sulteng itu.
Anwar Hafid menegaskan, sebetulnya dengan group BUMDes dapat menjadi home seller oleh perusahaan industri besar itu dengan menjalin kerja sama yang baik dengan UMKM.
