Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid, menegaskan pentingnya memastikan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan jembatan yang adil dan merata bagi semua.
Hal ini Ia tegaskan, menanggapi seorang warga Desa Kalamanta di Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi, Sulteng yang terpaksa diangkut ke RS Gimpu dengan tandu karena kondisi jalan yang sulit diakses oleh kendaraan.
Nama pasien itu Bapak Arifin, seorang pasien dengan kondisi kaki diabetik yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, berangkat dari Desa Kalamanta pada pukul 07.30, Senin (17/6-2024). Perjalanannya sepanjang 64 kilometer ditandai dengan medan yang berbahaya, pegunungan terjal dan jurang yang dalam.
Untuk diketahui, proyek pembangunan ruas jalan Sadaunta-Lindu dan Peana – Kalamantan 8 tahun lalu sudah dibuka dengan anggaran sebesar Rp.7,708,641,000, di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sigi, namun diduga realisasinya hanya Rp,6,258,475,440.
Sehingga pihak Kejati melakukan penyelidikan, bahkan sempat ekspose di komisi pemberantasa korupsi (KPK) ketika itu.
Asisten intelijen dan asisten pidana khusus (Aspidsus) Kejati Sulteng jaman Kajati Sampe Tua dan Aspidsus Joko Susanto, SH,MH melakukan penyelidikan dugaan korupsi proyek senilai Rp, 7,708,651,000 di PU Sigi ketika itu.
Namun ditengah jalan, dugan korupsi proyek ruas jalan Kalamanta – Lindu dan Peana – Sadaunta itu dihentikan penyelidikannya oleh Kajati, Sampe Tua ketika itu.
Adalah Fahruddin Yunus alias Didin yang mengerjakan proyek pembukaan jalan Kalamanta – Lindu dan Peana – Sadaunta itu.
Menanggapi buruknya akses jalan Kalamanta itu, Anwar Hafid menegaskan, yang utama daerah-daerah terisolir harus dibuka, minimal pengerasan jalan dan bisa dilalui mobil.
Kemudian infrastruktur kesehatan harus dibangun pemerintah di daerah-daerah yang tergolong terisolir, paling tidak ada mobil ambulance yang siap antar jemput pasien untuk membawa ke rumah sakit jika pasien membutuhkan perawatan intensif.
Menurutnya, tahun 2023 Komisi V DPR RI sudah menganggarkan pembangunan ruas jalan dan jembatan di Kalamanta dengan anggaran kurang lebih 80an miliyar melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) liding sektor balai pelaksana jalan nasional (BPJN) XIV Palu.
“Tahun 2023 kami di komisi V DPR RI sudah menganggarkan (APBN) untuk pembanguanan jalan Kalamanta,” ujar Anwar.
Kemudian tahun 2022, masih kaitannya dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam palu, sigi dan donggala kementeria PUPR memprogramkan pembangunan ruas jalan Lindu – Sadaunta dengan nilai anggaran Rp, 79 miliyar lebih pinjaman dari JICA Jepang.
Proyek ruas jalan Lindu – Sadaunta itu dikerjakan oleh PT. SARANA – DIATASA KSO dengan nilai kontrak Rp, 79.589.554.000.
Proyek ruas jalan Lindu – Sadaunta itu sudah lewat waktu dari kontrak yang mestinya selesai bulan April 2024 ini. Mestinya kontraktor proyek ruas jalan Lindu Sadaunta itu diputus kontraknya karena ketidak mampuan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.
Sementara, Kepala balai BPJN XIV Palu Dadi Murdani yang dikonfirmasi via chat di aplikasi whatsAppnya Rabu (19/6-2024) membenarkan pekerjaan PT.Sarana – Diatasa KSO itu sudah terlambat dan menyeberang kurang lebih dua bulan. Sehingga diadendum lagi selama 50 hari.
“Betul ada adendum perpanjangan waktu karena kemaren sempat tidak boleh kerja karena larangan dr JICA karena pengurusan hutan lindung,” tulis Kabalai XIV yang baru itu.
Kata dia, sekarang masih bekerja, masih proses dan kami sedang monitor.
“Skrg masih bekerja pak, masih proses sedang kami monitor,” jelas Dadi Murdani.
Bupati Sigi melalui Kepala Dinas PUPRnya Ediy Dwi Saputro, ST, MT yang dikonfirmasi, Rabu (19/6-2024), mengatakan, ruas jalan Kalamanta itu sudah pernah dikerjakan. Bahkan tembus ke luwu Utara, namun apa daya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak mampu.
Makanya saat Prof Nurdin Abdullah Gubernur Sulawesi Selatan membangun kolaborasi untuk pembukaan jalan nasional Sigi sulteng tembus Luwu Utara Sulsel untuk emrio jalan nasiona sulteng – sulsel.
“Dan jauh sebelumnya PUPR Sigi pernah membuka dan membangun jalan Kalamanta itu, hanya saja karena memang kondisinya rawan longsor, bahkan sudah berkali-kali longsor sebab terjal dan tanah labil sehingga tidak dapat dilalui mobil. Tapi kalau sepeda motor bisa. Cuman pasien yang viral ditandu warga dari Kalamanta memang tidak dapat dibonceng motor karena penyakit diabet,”ujar Ediy.
Ediy menegaskan, pihak pemerinta pusat melalui kementeri PUPR sudah memprogramkan pembangunan jalan nasional Sigi Sulteng termasuk Kalamantan tembus ke Sulsel.
“Hanya saja kami belum tahu apa masalahnya sehingg a pembangunan ruas jalan nasional Sigi sulteng ke luwu utara sulsel belum dimulai. Padahal sudah ada SK Menteri PUPR, bahkan sudah ada jembatan yang tengah dibangun untuk membuka akses di ruas jalan itu,” aku Ediy.
