Rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Tengah digelar untuk membahas strategi pengendalian inflasi menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026. Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., tersebut berlangsung di Ruang Polibu, Rabu (14/1/2026).

Dalam pembukaan rapat, Wakil Gubernur dr. Reny menyampaikan bahwa pengendalian inflasi menjelang hari besar keagamaan nasional menjadi agenda rutin yang harus disiapkan secara matang. Menurutnya, pengalaman pada tahun sebelumnya menunjukkan bahwa permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok cenderung meningkat signifikan menjelang Ramadan dan Idul Fitri, sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga.

Ia mengakui bahwa pada tahun 2025 pengendalian inflasi di Sulawesi Tengah sempat menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi distribusi maupun faktor cuaca. Namun demikian, melalui kerja sama lintas sektor yang solid antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, Bulog, serta pemangku kepentingan lainnya, inflasi daerah tetap dapat dijaga dalam kondisi terkendali.

“Alhamdulillah, inflasi Sulawesi Tengah berada di angka 3,31 persen dan masih dinyatakan sehat. Ini adalah hasil kerja luar biasa TPID, dukungan Bank Indonesia, BPS, Bulog, serta seluruh pihak yang terlibat,” ujar dr. Reny dalam arahannya.

Ia menjelaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan perbaikan posisi Sulawesi Tengah yang sebelumnya sempat berada di peringkat atas inflasi nasional. Saat ini, laju inflasi daerah berada pada kisaran yang stabil dan sejalan dengan target pengendalian inflasi nasional.

Wakil Gubernur juga menyoroti empat daerah yang menjadi perhatian utama dalam pengendalian inflasi, yakni Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Tolitoli, dan Luwuk. Keempat wilayah tersebut dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pergerakan harga karena menjadi pusat aktivitas ekonomi, distribusi, dan konsumsi masyarakat.

Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026, dr. Reny mengingatkan bahwa harga pangan memiliki kecenderungan untuk naik, terutama pada komoditas strategis. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama TPID akan kembali melakukan inspeksi mendadak ke pasar-pasar tradisional dan pusat distribusi, sekaligus memantau perkembangan harga secara langsung.

“Komoditas seperti beras, ikan, cabai, telur ayam ras, dan daging sapi harus menjadi perhatian bersama. Ketersediaan dan kelancaran distribusi sangat menentukan stabilitas harga di masyarakat,” katanya.

Dalam rapat tersebut, TPID Provinsi Sulawesi Tengah menyepakati sejumlah langkah strategis untuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 2026. Langkah pertama adalah menjamin ketersediaan stok bahan pangan strategis, antara lain beras, gula, minyak goreng, telur, daging, cabai, dan bawang. Pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan cadangan pangan yang dimiliki serta memperkuat koordinasi dengan Bulog.

Selain itu, operasi pasar murah akan digelar secara masif dengan prinsip tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran, khususnya di wilayah yang rawan inflasi dan terdampak cuaca ekstrem. TPID juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi gangguan distribusi dengan menyiapkan jalur logistik alternatif agar pasokan tetap lancar.

Monitoring harga harian melalui sistem pelaporan TPID akan dilakukan secara intensif untuk memastikan setiap kenaikan harga dapat segera direspons. Di sisi lain, penguatan komunikasi publik juga menjadi bagian penting dari strategi pengendalian inflasi, dengan mengimbau masyarakat agar berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, Ir. Muhammad Irfan Sukarna, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa tren inflasi Sulawesi Tengah menunjukkan perbaikan yang konsisten. Ia memaparkan bahwa inflasi tercatat sebesar 3,92 persen pada Oktober, kemudian turun menjadi 3,50 persen pada November, dan kembali menurun ke angka 3,31 persen pada Desember.

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi yang dijalankan TPID bersama seluruh pemangku kepentingan. Bank Indonesia merekomendasikan agar operasi pasar murah terus dioptimalkan dengan fokus pada komoditas yang secara historis mengalami kenaikan harga saat Ramadan dan Idul Fitri.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Imron Taufik J. Musa, S.Si., M.Si., memaparkan hasil bedah data inflasi Ramadan periode 2023 hingga 2025. Dari hasil analisis tersebut, ia menyampaikan bahwa beras selalu mengalami inflasi setiap Ramadan, sehingga penguatan stok dan ketahanan pangan daerah harus menjadi prioritas utama.

Ia juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi komoditas perikanan, mengingat sektor tersebut merupakan salah satu ciri khas Sulawesi Tengah dan memiliki kontribusi besar terhadap konsumsi masyarakat. Stabilitas harga ikan dinilai berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat selama Ramadan.

Rapat High Level Meeting ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, perwakilan Bank Indonesia, BPS, Bulog, BMKG, serta jajaran TPID dan perangkat daerah terkait. Kehadiran seluruh pihak tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Sulawesi Tengah menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026.

Dengan langkah-langkah yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis inflasi daerah dapat terus dijaga dalam batas yang terkendali, sehingga masyarakat dapat menjalani ibadah Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan lebih tenang. ***