Sebuah gedung workshop milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Parigi Moutong yang terletak di Desa Silabia, Kecamatan Tinombo, terlihat kosong dan tak difungsikan sebagaimana mestinya. Proyek yang dibangun dengan dana DAK Tahun Anggaran 2022 senilai Rp362.530.000 itu kini tampak terbengkalai tanpa aktivitas maupun peralatan berat yang seharusnya berada di sana.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, kondisi fisik bangunan menunjukkan sejumlah kelengkapan yang absen. Tidak tampak sambungan listrik, saluran air, maupun perlengkapan administrasi di dua ruangan yang ada. Tak satu pun alat berat atau kendaraan roda empat tampak disimpan di area tersebut. Bahkan di sekitar bangunan, rumput liar setinggi orang dewasa tumbuh liar tanpa pemeliharaan.

Kepala Dinas PUPR Parigi Moutong, Adrudin, mengatakan bahwa lokasi pembangunan sudah disesuaikan dengan ketersediaan lahan milik pemerintah daerah.

“Tanah Pemda yang tersedia hanya di wilayah tersebut, makanya bangunannya dibangun di tempat itu,” ujarnya.

Adrudin menjelaskan, bahwa gedung tersebut sebelumnya difungsikan sebagai tempat penyimpanan dan perbaikan dump truk serta alat berat milik Dinas PUPR. Namun sejak tahun 2025, seluruh kendaraan dipindahkan.

“Dikarenakan adanya efisiensi anggaran Tahun 2025 maka semua kendaraan yang ada kita tarik dan simpan di workshop yang ada di kantor,” jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Poros Utara Parimo, Halik, mengkritik proses perencanaan pembangunan gedung tersebut. Menurutnya, proyek sebesar itu seharusnya diawali dengan kajian yang matang.

“Harusnya ada perencanaan matang sebelum bangunan itu dibangun,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa studi kelayakan merupakan tahapan penting sebelum sebuah proyek konstruksi dijalankan. “Studi kelayakan itu kan menilai kebutuhan dan manfaat proyek, artinya memastikan layak tidaknya secara ekonomi dan sosial,” ujar Halik.

Halik juga menyesalkan fakta bahwa fasilitas publik yang semestinya bisa bermanfaat bagi masyarakat kini justru dibiarkan terbengkalai.

“Saya sangat menyayangkan bangunan bermanfaat bagi masyarakat malah justru terbengkalai,” ujarnya.

Ia meminta pihak penegak hukum turun tangan menyelidiki proyek tersebut.

“Saya meminta pada Kejaksaan Negeri Parigi agar mengusut tuntas soal proyek tersebut yang menelan anggaran cukup besar itu,” tutup Halik. (Alwi-Red)