Platform video pendek populer, TikTok, terancam menghadapi larangan total di Amerika Serikat setelah Mahkamah Agung dijadwalkan memutuskan nasibnya pada 19 Januari 2025. Langkah ini memicu perdebatan sengit antara pemerintah, pendukung keamanan nasional, dan kelompok pendukung kebebasan berbicara.

Larangan TikTok diatur dalam undang-undang yang disahkan Kongres tahun lalu dan ditandatangani Presiden Joe Biden. Aturan ini memaksa perusahaan induk TikTok, ByteDance yang berbasis di China, untuk menjual aplikasi tersebut kepada entitas non-China atau menghadapi larangan operasional di AS.

Baca Juga:Cara Download Video TikTok tanpa Aplikasi dan Gratis, No Watermak
  • Ancaman Keamanan Nasional Jadi Alasan

Pemerintah AS, melalui Departemen Kehakiman, menilai TikTok sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Aplikasi ini disebut memiliki akses luas ke data pribadi pengguna Amerika, termasuk lokasi dan pesan pribadi. Selain itu, TikTok dianggap berpotensi memanipulasi konten yang dilihat oleh penggunanya.

“Data yang dikumpulkan TikTok bisa menjadi alat bagi pemerintah China untuk memata-matai atau memengaruhi warga Amerika,” ujar perwakilan Departemen Kehakiman dalam pengajuan kasusnya.

  • TikTok: Ini Pelanggaran Kebebasan Berbicara

TikTok dan ByteDance membantah keras tuduhan tersebut. Dalam pengajuan hukum kepada Mahkamah Agung, TikTok menyatakan undang-undang ini melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS yang menjamin kebebasan berbicara.

“Larangan ini akan menjadi preseden berbahaya, di mana Kongres dapat melarang warga Amerika berbicara hanya dengan menyebut adanya risiko dari entitas asing,” kata perwakilan TikTok.

Mereka juga menekankan bahwa aplikasi ini digunakan oleh 170 juta warga AS setiap bulan, menjadikannya salah satu platform paling populer di negara tersebut.

  • Pro dan Kontra di Kalangan Partai Republik

Meskipun Presiden terpilih Donald Trump mendesak Mahkamah Agung untuk memblokir larangan tersebut, sejumlah jaksa agung dari 22 negara bagian yang berafiliasi dengan Partai Republik justru mendukung kebijakan ini. Mereka menilai langkah tersebut sebagai tindakan strategis untuk melindungi kepentingan keamanan nasional AS.

Namun, sejumlah ahli memperingatkan dampak besar keputusan ini terhadap hak kebebasan berbicara.

“Kasus ini bisa menjadi yang paling signifikan dalam generasi ini terkait kebebasan berbicara. Jika larangan berlaku, dampaknya akan sangat besar, mengingat setengah warga AS menggunakan TikTok secara aktif,” kata Timothy Edgar, pakar keamanan siber dari Universitas Brown.

  • Keputusan Menjelang Pelantikan Trump

Kasus ini berlangsung hanya 10 hari sebelum Donald Trump memulai masa jabatan keduanya sebagai Presiden AS. Keputusan Mahkamah Agung akan menentukan apakah TikTok akan tetap beroperasi atau dilarang total di AS, sebuah langkah yang juga dipengaruhi oleh ketegangan perdagangan yang meningkat antara AS dan China.

Sumber: Reuters I Editor: Infopena.com