Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengambil langkah tegas dalam memperkuat reformasi birokrasi melalui penerapan sistem absensi digital berbasis aplikasi Berani Berkinerja (B-Kin). Mulai Agustus 2025, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik organik maupun non-organik, wajib menggunakan sistem ini sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kinerja dan akuntabilitas pelayanan publik.

Dalam rapat internal pada Senin (4/8/2025), Gubernur Sulteng, H. Anwar Hafid, menekankan bahwa disiplin adalah fondasi dari setiap bentuk kinerja. Ia menyatakan,

Baca Juga:Gubernur Anwar Hafid Pastikan Pemerintah Hadir Kawal Konflik Agraria Talise

“Kinerja kita dimulai dari disiplin. Oleh karena itu, mulai Agustus ini, saya instruksikan seluruh ASN menggunakan sistem absensi digital. Ini bagian dari upaya kita membangun tata kelola yang baik, sekaligus mendukung Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.”

Lebih dari sekadar sistem pencatatan kehadiran, aplikasi B-Kin dirancang sebagai instrumen evaluasi berbasis teknologi. Kehadiran ASN kini dapat dimonitor secara real time dan objektif, memberi gambaran menyeluruh mengenai kepatuhan dan performa masing-masing individu di lingkup kerja.

Namun, Gubernur tak sekadar bicara soal sistem. Ia juga menyoroti potensi besar yang selama ini tersembunyi di tubuh ASN Pemprov Sulteng. Dalam forum tersebut, Anwar Hafid mengungkap fakta mencolok: seorang ASN non-job dari lingkungan Pemprov justru dilirik dua kementerian pusat karena keahliannya di bidang teknologi informasi.

“Bayangkan, dua menteri pakai dia. Padahal dia staf kita yang tidak punya jabatan. Ini tamparan buat kita semua. Artinya banyak ASN hebat yang belum kita lihat,” katanya.

Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa SDM unggul sering kali terabaikan hanya karena sistem penempatan dan pembinaan yang tidak berpihak pada kompetensi. Menyadari hal ini, Gubernur meminta seluruh OPD segera memetakan ASN berpotensi—terutama yang menguasai bidang digitalisasi—agar tidak terus terjebak dalam rutinitas birokrasi yang stagnan.

Sebagai wujud dorongan konkret, Gubernur juga mencanangkan program ASN Emas, sebuah penghargaan khusus yang akan mulai diberikan pada peringatan HUT Provinsi Sulteng tahun 2026. ASN yang terpilih bukan hanya akan mendapat pengakuan simbolik, tetapi juga pengembangan karier, beasiswa pendidikan, hingga promosi jabatan tanpa harus mengajukan permintaan secara formal.

“Mulai sekarang amati mereka. ASN Emas ini yang kita siapkan masa depannya. Kalau dia mau sekolah, kita sekolahkan. Kalau dia layak promosi, kita bantu sampai ke tingkat pusat,” ujarnya.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa transformasi birokrasi di Sulteng tak lagi sekadar retorika. Digitalisasi sistem kehadiran melalui B-Kin hanyalah permulaan dari strategi lebih besar: menghidupkan kembali semangat ASN yang selama ini tertidur dan memberi ruang bagi mereka untuk bersinar tanpa harus menunggu giliran. ***