PALU – Tahapan Pemilu Kepala Daerah ataupun Wakil Kepala Daerah serentak di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 telah dimulai, Polri mempunyai tanggung jawab langsung untuk mengamankan suksesnya jalannya Pilkada secara netral, aman dan sejuk.
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam menghadapi Pilkada serentak 2020, Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Drs H Syafril Nursal, SH, MH mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajarannya untuk tetap menjaga netralitas Polri yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor : STR/16/I/HUK.10.1/2020 Tanggal 20 Januari 2020.
Adapun instruksi yang dikeluarkan Kapolda Sulteng kepada seluruh jajarannya, diantaranya dilarang menggunakan, memasang, menyuruh orang lain untuk memasang atribut atribut Pemilukada.
Selanjutnya, dilarang foto selfie di medsos dengan gaya mengacungkan jari telunjuk, jari jempol, maupun jari membentuk huruf “V” yang berpotensi digunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan atau ketidaknetralan Polri.
Kemudian, dilarang menghadiri, menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan Politik kecuali melaksanakan pengamanan yang didasari oleh surat perintah tugas.
Yang terakhir, tidak melakukan tindakan yang kontra produktif dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat kepada Polri dalam menjaga dan mengawal berlangsungnya Pemilukada yang aman, sejuk dan sukses.
Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto, SIK menjelaskan bahwa surat telegram Kapolda Sulteng tentang netralitas anggota Polri di Polda Sulteng telah diteruskan dan diterima jajaran, sehingga diharapkan seluruh anggota dapat mempedomani dan melaksanakannya.
“Apabila ditemukan anggota Polri yang melakukan kegiatan Politik praktis atau tidak netral maka akan dilakukan tindakan tegas baik berupa sanksi disiplin maupun kode etik sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku,” tutup mantan Wadir Reskrimum Polda Sulteng itu.
Sumber: Humas Polri
Komentar