Pemkot Palu Bentuk Satgas BBM dan LPG, Penjual Naikan Harga akan Ditindak

Bagikan Artikel Ini

PALU – Pemerintah Kota Palu terus berupaya menjaga stabilitas harga barang-barang bersubsidi yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) agar dapat dijangkau oleh masyarakat, utamanya kalangan menengah ke bawah.

Upaya yang dilakukan yakni dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Monitoring Pengendalian/Pengawasan Pendistribusian BBM dan LPG dan memaksimalkan kerja satgas yang beranggotakan perwakilan berbagai pihak termasuk pihak kepolisian tersebut.

“Langkah tersebut sebagai upaya untuk melakukan kontrol agar tidak ada oknum-oknum nakal yang menaikan harga atau menimbun barang-barang bersubsidi,” kata Kasubag Pembangunan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palu Faiz, Kamis.

Satgas itu, lanjutnya, turun melakukan pemantauan dan pengawasan yakni memastikan LPG 3 kilogram yang dijual tetap berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp18 ribu dan setiap rumah tangga mendapatkan hak tiga tabung LPG 3 kilogram setiap bulannya.

“Kita turun memantau karena banyak oknum yang kerap menaikan harganya atau menimbun barang tersebut untuk mengambil keuntungan besar. Tim satgas juga turun ke delapan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menjual BBM bersubsidi,”ujarnya .

Faiz menegaskan satgas yang diketuai Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu itu tidak main-main dan memastikan memberikan sanksi tegas jika ada oknum yang menaikkan harga atau mengurangi takaran LPG 3 kilogram atau BBM bersubsidi itu.

“Pangkalan yang ketahuan menaikkan atau menimbun LPG 3 kilogram diberi sanksi tegas hingga dicabut izin pangkalannya. Begitupun bagi oknum operator SPBU yang bermain dengan penimbun BBM bersubsidi akan diberi sanksi tegas yaitu pemecatan oleh pengelola,”ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa barang-barang bersubsidi itu hanya diperuntukkan bagi masyarakat kalangan menengah kebawah di antaranya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), petani, nelayan dan masyarakat kecil lainnya.

BACA JUGA  Naik, Ini Harga Elpiji 3Kg Terbaru di Palu

Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak boleh membeli barang-barang bersubsidi tersebut. [Ant]

loading...

Bagikan Artikel Ini

Komentar

Masih Hangat