oleh

Pansus IV Rapat Retribusi Penggunaan TKA

PALU – Pansus-IV DPRD Provinsi Sulteng Laksanakan Rapat Tindak Lanjut dari Hasil Konsultasi di Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta.

Rapat di Pimpin Oleh Drs.Enos Pasaua,MM, dan Yahdi Basma,SH, Moh.Hidayat Pakamundi. Rapat di Laksanakan di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sulteng, Kamis (12/05/22).

Rapat ini menghadirkan Dinas Nakertrans Provinsi Sulteng, Badan Pendapat Daerah Provinsi Sulteng, dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng serta Tenaga Ahli.

Pertemuan ini membahas tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah / Pergub bahwa Wilayah Daerah Provinsi Sulteng terdapat sejumlah perusahaan yang mempekerjakan TKA dalam lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Namun, semua itu belum diatur dalam pengaturan retribusi penggunaan TKA sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang, sehingga retribusi terkait penggunaan TKA masih dalam kekosongan alias belum diatur secara hukum. Maka dasar inilah sehingga Ranperda ini di bentuk atau di usulkan.

Karena retribusi ini merupakan sumber PAD dan menjadi sembur pembiayaan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Pasal 1 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, bahwasanya retribusi adalah suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Adapun yang dimaksud dengan pemberian izin tertentu adalah suatu kegiatan Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan dengan maksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Komentar

Masih Hangat