Material Timbunan Bahu Jalan Karanjalemba–Biromaru Belum Diuji Lab

PALUProyek SPAM Pasigala di ruas Karanjalemba–Biromaru telah dilakukan penimbunan pada bahu jalannya. Namun ternyata, material yang digunakan menimbun belum melalui uji laboratorium.

Padahal, hasil dari uji laboratorium sangat penting untuk mengetahui apakah material yang digunakan sudah layak dan sesuai spesifikasi atau tidak.

Belum diujinya material itu, dikaui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek SPAM Pasigala dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BP2W) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Helmi ST bersama Kepala BP2W Sahabudin saat meninjau lokasi pekerjaan bersama sejumlah wartawan yang tergabung di Konsorsium Media Sulteng, Minggu (21/5/2023).

“Iya, memang material belum dilakukan uji lab,” ujar Helmi, ST menjawab pertanyaan wartawan di lokasi pekerjaan tepatnya di pertigaan Jalan Dewi Sartika – Karanjalemba.

Berdasarkan pengakuan Helmi, pihaknya akan membongkar kembali semua material yang telah digunakan menimbun bahu jalan, jika nantinya hasil uji laboratorium ternyata material yang telah digunakan tidak sesuai dan tidak memenuhi kualifikasi.

“Kalau hasil uji lab tidak sesuai, akan diperbaiki, kalau teman–teman bina marga tidak terima. Tapi ini kan sementara pengerjaan pak, kita pasti akan kembalikan seperti semula. Nanti bapak liat kalau sampai Desember tidak seperti semula baru bapak protes,” katanya.

Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PUPR Provinsi Sulteng yang menangani ruas Karanjalemba–Biromaru, Hamzan yang juga hadir di lokasi proyek mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan apakah material yang digunakan saat ini sudah melalui uji laboratorium atau belum.

“Belum ada disampaikan ke kami, apakah material ini sudah melalui uji lab atau tidak,” kata Hamzan.

Dikatakan, yang pasti sesuai perjanjian dengan Dinas PUPR Sulteng bahwa bahu jalan yang dibongkar akan dikembalikan seperti semula. Kalau sebelumhya ada rabat, maka harus dirabat juga. Kalau ada Urpil (Urukan Pilihan), maka harus urpil juga.

“Mekanisme kami untuk masuk di pekerjaan ini tidak ada, jadi kalau ada yang tidak sesuai ya kami tegur. Kalau menggunakan standar APBN standar kelas S, maka harus ada kelas A dulu dibawahnya 30 cm, baru ada kelas S, sehingga kalau ada pelebaran itu bisa dibuang ulang karena dia bukan struktural, kelas A ini yang struktural,” jelas Hamzan.

Dia mengaku, sudah beberapa kali menegur pihak pelaksana proyek itu terkait dengan penimbunan bahu jalan, namun tidak terlalu ditanggapi.

Komentar