oleh

Kominfo akan Awasi Transaksi NFT di Indonesia

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengingatkan para pengguna platform transaksi Non-Fungible Token (NFT) tidak boleh melanggar undang-undang (UU), baik berupa pelanggaran ketentuan data pribadi, hingga pelanggaran hak intelektual.
 
Juru Bicara Menteri dan Informatika (Jubir Menkominfo), De Komunikasi Permadi, menyarankan agar segera berkoordinasi dengan format tertentu untuk mengawasi kegiatan transaksi NFT yang mulai populer dalam beberapa waktu terakhir.
 
“Kementerian Kominfo mengingatkan para platfom transaksi NFT untuk memastikan platform -nya tidak menyediakan penyebaran konten yang peraturan peraturan undang-undang,” ujar Juru Bicara Menkominfo di Jakarta Minggu, 16 Januari 2022 dilansir dari Infopublik.id.
 
Dijelaskan, Lembaga yang merupakan Pengawas Tata Kelola perdagangan aset kriptografi Badan Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan (Bappebti).
 
Bersama Bappebti, Kementerian Kominfo akan mengawasi seluruh kegiatan transaksi NFT yang menggunakan aset kripto agar sesuai dengan koridor Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya dan peraturan pelaksananya.
 
Aturan ini mewajibkan seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
 
“Pelanggaran terhadap kewajiban yang ada dapat dikenakan sanksi administratif termasuk di antaranya pemutusan akses platform bagi pengguna dari Indonesia,” kata Dedy.
 
Selain itu, lanjutnya, Kementerian Kominfo mengimbau masyarakat untuk menyikapi tren transaksi NFT dengan lebih bijak untuk menumbuhkan potensi ekonomi secara luas dan tidak menimbulkan dampak negatif maupun pelanggaran hukum.
 
Masyarakat juga diharapkan terus meningkatkan literasi digital agar cakap dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif, dan kondusif.
 
“Kementerian Kominfo akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan koordinasi bersama Bappebti, Kepolisian, dan Kementerian atau Lembaga lainnya untuk melakukan tindakan hukum bagi pengguna platform transaksi NFT yang menggunakan tersebut untuk pelanggaran hukum,” pungkas Dedy.

Komentar

Masih Hangat