Gerakan #2019GantiPresiden, Jokowi tak Perintahkan untuk Menghalangi
JAKARTA – Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli yakin bahwa Presiden Joko Widodo tidak terlibat dalam pelarangan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah tempat. Namun, dia tak menampik bahwa yang oknum yang melarang merupakan pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf.
“Saya menilai cara cara seperti ini adalah cara kampanye dari pihak Pak Jokowi yang paling buruk. Saya tahu ini tidak diperintahkan oleh Pak Jokowi; Tim pemenangannya saja yang kebablasan. Kepada tim dari Jokowi, yang diduga menghadang aksi di Surabaya tersebut untuk tidak bermain seperti itu karena akan mengurangi elektabilitas Jokowi dalam Pilpres,” terangnya di Jakarta, Selasa (28/08/2018).
Terkait pembubaran deklarasi #2019GantiPresiden yang dipimpin Ahmad Dhani di Surabaya oleh polisi, Rizal menilainya sebagai sikap tidak netral dalam mengayomi dan melindungi sipil.
“Hari ini saya khawatir ada yang mau pakai polisi jadi dwifungsi lagi. Ini gak benar, karena dulu kami yang memisahkan polisi dari angkatan bersenjata supaya tidak di injak-injak terus sama ABRI. Supaya jadi kekuatan yang mengayomi sipil, jangan dikembalikan lagi ke model seperti itu, kasihan polisi yang model bagus-bagus,” ujarnya.
Jika didasarkan atas kejadian di Surabaya kemarin dikhawatirkan ada permainan politik dari Institusi tersebut. Rizal pun meminta polisi saat ini untuk meneladani Hoegeng, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-5 yang bertugas dari tahun 1968-1971.
“Kok ada orang yang ngadain pertemuan dihadang dan dilarang; kok orang ingin mengadakan diskusi gak boleh ini-itu, jangan tarik mundur demokrasi, karena kita memperjuangkan demokrasi dulu oleh pemuda pada tahun 1998 dengan keringat dan darah. Jadi, jangan ditarik gitu dong demokrasi yang sudah dibuat,” lanjutnya.
Rizal menilai cara pada zaman Orde Baru, untuk berdemo kita harus mengantongi izin dari aparat kepolisian, tetapi pada Era Reformasi sekarang tidak perlu menggunakan izin, cukup pemberitahuan saja kepada pihak kepolisian
“Itu kan cuma pemberitahuan saja , bukan zaman Orde Baru yang harus pakai izin. Orang mau ketemu ya ketemu aja. Ini gak punya nyali pendukung pak Jokowi saat saya minta hadir di pertemuan yang mengkritik tersebut. Bantah dan jawab, bahwa Pak Jokowi juga berprestasi, itu baru demokrasi namanya,” tutupnya.
Sumber: Rimanews.com