Gubernur Sulteng Sampaikan Inpres Percepatan Rehab dan Rekon Dampak Bencana

PALU – Intruksi Presiden tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likufaksi di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) telah ditetapkan melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2022 yang telah disahkan 14 September 2022.

Hal ini disampaikan Gubernur Sulteng, Rusdi Mastura, Rabu 21 September 2022.

Dijelaskan, dalam Inpres tersebut ada perintah kepada Kementrian terkait untuk melaksanakan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan
masing-masing dalam rangka penuntasan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan
likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal itu lanjutnya, melalui kegiatan Rehabilitasi yang terdiri atas:

  1. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
  2. Perbaikan sarana dan prasararta umum;
  3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  4. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
  5. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  6. Pemulihan fungsi pelayanan publik,

Selanjutnya, rekonstruksi yang terdiri atas:

  1. Pembangunan kembali sarana dan prasarana;
  2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya
    masyarakat;
  4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan
    penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan
    bencana.
  5. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi
    kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
  6. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  7. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  8. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Gubernur Rusdy Mastura menyampaikan, bahwa ini jawaban permohonan kita kepada Presiden RI Ir. Joko Widodo, kiranya dapat memberikan perhatian dan dukungan yang serius untuk memberikan kepastian percepatan penuntasan rehab dan rekon dampak bencana alam dan gempa bumi Sulteng.

“Kami juga berharap kepada Semua kementrian terkait agar dapat menjalankan Inpres dengan baik agar harapan masyarakat terdampak bencana alam dan gempa bumi memperoleh kepastian hak sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah,” ujarnya.

Komentar