oleh

Enam Fokus Kebijakan Pemerintah 2022

JAKARTA – Presiden Joko Widodo resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah, dan Dana Desa Tahun 2022 di Istana Negara.

“Dengan ini saya serahkan DIPA, Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2022,” ujar Presiden Joko Widodo yang ditayangkan Sekretariat Presiden (Setpres) pada Senin, 29 November 2021. 

Dalam kesempatan kali itu, Presiden menyatakan, bahwa tiga hal yang diserahkan secara simbolis melalui kegiatan konvensional maupun daring tersebut, dirumuskan dengan mempertimbangkan banyak aspek. 

Berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang telah disepakati beberapa waktu yang lalu. Sehingga, mampu mengantisipasi berbagai tantangan yang muncul seiring dengan waktu yang berjalan. 

“Mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik yang cermati APBN 2022,” ujar Presiden Joko Widodo. 

Menurut Presiden, ada enam hal kebijakan utama yang akan menjadi perhatian yakni pertama, melanjutkan pengendalian wabah COVID-19 di berbagai pelosok tanah air. Dengan cara mempertahankan penurunan wabah global COVID-19 yang saat ini berhasil dilakukan. 

Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebab, masyarakat pada kategori tersebut memerlukan bantuan untuk bertahan dari terjangan pandemi. 

Tiga, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Melalui berbagai pelatihan-pelatihan yang digelar oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat dari berbagai latar belakangan pendidikan dalam beberapa waktu ke depan. 

Empat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan mengutamakan peningkatan adaptasi teknologi. Karena, perkembangan berbasis teknologi perlu dilakukan dalam setiap pembangunan di tanah air. 

Lima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Dengan begitu, setiap daerah akan mampu memberikan kesejahteraan pada setiap penduduk yang tinggal. 

BACA JUGA  APBN RI Surplus Rp19,7 Triliun

Terakhir, melanjutkan penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting. Agar setiap sen yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui alokasi dana di atas dapat digunakan secara efisien dalam beberapa waktu ke depan. 

“Kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi yang masih membayangi dunia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program itu,” pungkasnya. 

Komentar

Masih Hangat