oleh

EKONESIA dan Sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil Kritik Pembahasan RTRW Kota Palu

Palu – Rapat Paripurna Panitia Khusus (Pansus) RTRW Kota Palu yang berlangsung tanggal 1 Mei 2021 (Sabtu malam) di ruang rapat DPRD Kota Palu, mengagendakan laporan dari Pansus dan mendengarkan pandangan fraksi- fraksi yang ada.

Seluruh fraksi di DPRD Kota Palu menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Kota Palu 2021-2041 untuk disetujui dan disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Direktur EKONESIA Azmi Sirajuddin, yang ikut hadir menyaksikan rapat paripurna itu menyatakan keprihatinannya dan juga sejumlah kritikan.

“Kita merasa sangat prihatin dan khawatir, karena DPRD Kota Palu tidak memikirkan potensi risiko bencana di kemudian hari jika salah satu tujuannya ialah menjadikan Palu sebagai kota teluk dengan bertopang pada aktivitas industri”, ujar Azmi.

Melansir hasil analisis data spasial Oleh Koalisi Masyarakat Sipil Pengurangan Risiko Bencana Kota Palu, terdapat 300 hektar penurunan status kawasan hutan di Kecamatan Ulujadi menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT). Diduga, penurunan status kawasan itu untuk mengakomodir aktivitas tambang bebatuan di wilayah itu.

Selain itu, terdapat sekitar 2.700 hektar kawasan hutan di dalam TAHURA Sulteng yang statusnya turun menjadi HPT. Diduga, penurunan status kawasan di dalam TAHURA yang terletak di Kecamatan Palu Timur dan Mantikulore untuk mengakomodir aktivitas tambang emas.

Selain itu, masih ada perubahan peruntukan kawasan di daerah rawan bencana tsunami di sepanjang pesisir Teluk Palu untuk aktivitas ekonomi. Padahal daerah itu sudah masuk dalam zona rawan bencana atau warna merah gelap.

“Hasil analisis data spasial itu membuktikan bahwa potret Krisis Kota Palu akan semakin besar, dengan ancaman multi bencana alam dan bencana ekologis ke depan, harusnya pengurangan risiko bencana menjadi spirit utama penyusunan RTRW Kota Palu”, lanjut Azmi.

Sementara itu, pegiat kebencanaan dari Yayasan KOMIU, Given, menuturkan bahwa selain ancaman bencana dari aktivitas tambang, Kota Palu juga punya riwayat kebencanaan seperti gempa bumi, tsunami dan likuefaksi yang mesti jadi pertimbangan utama penyusunan rencana tata ruang.

“Kita ini punya riwayat bencana alam tinggi seperti gempa bumi, tsunami dan likuefaksi, kita berada di atas sesar aktif Palu-Koro, tidak boleh lagi kita menafikan kondisi ini hanya untuk kepentingan tertentu”, ujar Given.

Rencananya, setelah Rapat Paripurna Pansus itu, pihak DPRD Kota Palu akan menyerahkan dokumen Ranperda yang telah disepakati itu kepada Walikota Palu. (YP)

Komentar