DPR Nilai Vaksin Sinovac Rentan Politisasi, Kamrussamad: Pendistribusiannya Sampai Jelang Pilpres 2024

Bagikan Artikel Ini

JAKARTA — Polemik rentang waktu pembagian vaksin Sinovac kepada seluruh masyarakat Indonesia belakangan ini menyita perhatian publik. Pasalnya, vaksin yang didatangkan dari negara asal penyebar Covid-19, yakni China ini baru akan didistribusikan pada minggu kedua Januari – April 2021 pada periode pertama.

Rentang waktu pembagian yang dipersoalkan adalah terlalu lamanya pendistribusian yang dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut sebelumnya sudah diungkapkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Ia mengatakan, butuh waktu 3,5 tahun pendistribusian 426 juta dosis vaksin agar mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) kepada 181 juta penduduk Indonesia.

Baca Juga: Ulah Warganet Pastikan Kebenaran Jokowi Peserta Pertama Divaksin

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad menegaskan, rentang waktu yang disebut Menkes Budi terlalu lama untuk penyuntikan vaksin Sinovac. Ia menilai, lamanya pendistribusian vaksin Sinovac bisa berdampak pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah dicanangkan pemerintah beberapa waktu lalu.

“Menurut saya waktu 3,5 tahun yang ditawarkan Menkes (Menteri Kesehatan) adalah sesuatu yang perlu ditinjau kembali,” kata Kamrussamad dalam Economic Outlook KAHMI Preneur 2021 secara virtual di Jakarta, seperti dikutip Merdeka.com, Minggu (3/1).

Oleh sebab itu, Kamrussamad mendesak pemerintah mempercepat proses pendistribusian vaksin Sinovac, salah satunya dengan cara menargetkan penyuntikan 1 juta vaksin per hari.

“Kenapa kita tidak coba optimalkan 1 juta orang setiap hari misalnya. Kalau 10 bulan berarti bisa menjangkau 300 juta atau 270 juta rakyat kita sudah terjangkau,” terang Politikus Partai Gerindra ini.

Baca Juga: Sosok Rashda Diana, Istri Mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin

Jika melihat dari target Kemenkes terkait pendistribusian vaksin Sinovac dalam rentang waktu 3,5 tahun, maka pendistribusiannya pun akan selesai pada 2023. Tentu hal ini bisa berpengaruh pada politisasi vaksin karena menjelang satu tahun Pilpres 2024.

“Kalau lihat timelinenya, 3,5 tahun itu finishnya di 2023. Persis masa pendaftaran Pilpres pada Agustus 2023. Untuk vaksin tadi perlu ditinjau 3,5 tahun itu, kenapa? Jangan sampai vaksin menjadi alat untuk kampanye politik Pilpres 2024,” bebernya.

Kamrussamad mendorong program vaksinasi Covid-19 ini dilakukan dalam satu satu tahun saja. Agar program ini menjadi komoditas politik.

“Kita mau supaya vaksin 12 bulan tuntas,” pungkasnya.

loading...

Bagikan Artikel Ini

Komentar

Masih Hangat