oleh

Warga Balaroa Ancam Bangun Camp Pengungsian di Depan Kantor Wali Kota Palu

Bagikan Artikel Ini

PALU – Kekecewaan ribuan warga Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat yang terdampak musibah gempa bumi dan likuifaksi medio 28 September 2018 lalu dalam menuntut hak dan keadilan, telah mencapai anti klimax.

Pasalnya, sampai saat ini hak-hak mereka sebagai korban serta kewajiban Negara belum juga direalisakan. Terkesan Negara dan Pemerintah menutup mata terhadap kondisi kehidupan dan penghidupan yang layak bagi ribuan warga korban. Tak ayal, akumulasi kekecewaan tersebut, ditumpahkan di Rapat Akbar yang digagas Forum Korban Gempa Bumi dan Likuifaksi Kelurahan Balaroa di Aula Museum Sulteng, Sabtu (6/7/2019).

Ketua Forum Korban Gempa Bumi dan Likuifaksi Kelurahan Balaroa, Abdurrahman M Kasim, SH.MH menegaskan, Rapat Akbar kali ini, melahirkan tujuh point butir rekomendasi yang tertuang dalam surat tuntutan (Surtut) kepada Pemerintah Pusat, Provinsi Sulteng dan Kota Palu.

Pertama, Negara sesegera mungkin memanusiakan kami sebagai korban yang saat ini masih tinggal di tenda dan shelter-shelter pengungsi yang tidak layak huni di lokasi Sport Center Kelurahan Balaroa. Termasuk yang kontrak dan kost serta yang menumpang di rumah famili. Sebab hal ini telah ditegaskan dalam UUD 1945, Pasal 27 Ayat 2 yang menegaskan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kedua, mendesak Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Palu, untuk secepatnya menyalurkan Dana Jaminan Hidup (Jadup) kepada ribuan warga korban Kelurahan Balaroa.

Ketiga, percepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap) kepada korban dengan kepastian sertifikat atau hak kepemilikan atas lahan.

Keempat, segera realisasikan Dana Santunan Duka dan Dana Stimulan yang belum seluruhnya di terima oleh ahli waris dan para korban.

Kelima, perjelas status lahan / lokasi tanah warga yang terdampak gempa bumi dan likuifaksi Balaroa.

Keenam, transparansi dana bantuan melalui Pemerintah Provinsi Sulteng dan Kota Palu baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

Serta point ketujuh, aparat keamanan diminta untuk segera membersihkan dan mengamankan lokasi lahan warga yang terdampak likuifaksi dari aksi-aksi penjarahan, sebab di lokasi itu, masih banyak jasad yang belum sempat dievakuasi.

Menurut advokat kondang ini, jika Surtut ini tidak segera direalisasikan serta tidak diberikan kepastian, maka warga korban Kelurahan Balaroa, mengambil sikap melalui aksi unjuk rasa yang akan digelar pada Senin 15 Juli 2019 dengan langsung membangun camp-camp pengusian di depan Kantor Wali Kota Palu, sebagai bentuk protes dan kekecewaan. Warga korban juga tidak akan membayar pajak dalam bentuk apapun.

Kemudian warga korban juga akan kembali membangun pemukiman di lokasi yang terdampak likuifaksi atau masuk zona merah, serta yang terakhir warga korban bertekad dan komitmen tidak akan menggunakan hak pilih baik dalam Pemilihan Gubernur maupun Pemilihan Walikota pada Tahun 2020 mendatang.

“Bagi kami tidak ada guna memilih pemimpin jika tidak memiliki sense of crisis atau kepekaan terhadap warganya,” pungkas Rahman Kasim. [jurnalsulawesi]

Loading...
loading...

Bagikan Artikel Ini
  • 71
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentar

Berita Terbaru