oleh

Sulteng Bergerak Pertanyakan Dana Jadup Belum Disalurkan

Bagikan Artikel Ini

PALU – Koalisi masyarakat sipil yang mengatasnamakan Sulteng Bergerak, mempertanyakan dana jaminan hidup (jadup) yang tak kunjung disalurkan kepada korban bencana alam di Sulteng.

“Sudah hampir memasuki delapan bulan pascabencana, tapi para korban belum juga menerima jadup. Padahal janji pemerintah bahwa korban akan menerima jadup selama dua bulan di masa tanggap darurat. Sekarang sudah masuk masa rehabilitasi dan rekontruksi tapi tak juga ada kejelasan apakah ada atau tidak jadup itu,” tanya Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu, Selasa (07/05).

Menurutnya, pemerintah, baik pusat maupun daerah harus bertanggung jawab karena setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, salah satunya adalah dana jadup tersebut.

“Selama ini kesannya hanya janji-janji manis kepada masyarakat. Bahkan Wapres Jusuf Kalla ketika berkunjung ke Palu beberapa bulan lalu mengatakan akan secepatnya merealisasikan jadup dan dana stimulan kepada para korban. Tapi kenyataannya, semua itu omong kosong,” katanya.

Dia juga menyinggung mengenai realisasi pembangunan hunian sementara (huntara) yang sebagian besar belum bisa ditempati karena tidak memiliki fasilitas seperti listrik dan air.

Merujuk data International Organization for Migration atau Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), saat ini masih terdapat 27.998 KK atau 110.587 pengungsi yang tinggal di pengungsian, baik secara komunal, individu maupun yang tinggal di rumah keluarga/kerabat.

Dia menambahkan, banyak huntara yang dibangun tapi tidak layak huni, selain karena tidak ada jaminan keamanan dan kenyamanan, juga belum mendapat fasilitas yang memadai.

Apapun alasannya, kata dia, pemerintah secara tidak langsung telah menelantarkan para korban bencana.

BACA JUGA  BPBD: Jangan Coba-coba Membangun di Zona Merah

“Selama ini yang saya tahu, pemerintah hanya banyak mengumbar janji kepada warga. Maka tidak salah, jika di beberapa tempat masyarakat membuat plesetan istilah yang dipakai pemerintah. Misalnya, huntap diplesetkan menjadi hunian tidak pasti Artinya, masyarakat sudah bosan dengan janji,” katanya.

Pihaknya pun mendesak pemerintah agar terbuka dan transparan kepada masyarakat terkait dana jadup tersebut.

“Dana itu sudah ada di pusat. Pemerintah harus menjelaskan kendalanya kenapa sampai saat ini tidak diberikan kepada para korban,” ujarnya.

Kalau kendalanya adalah data yang belum diverifikasi, pertanyaannya kata dia, apa yang dilakukan pemerintah selama ini sehingga data itu tidak selesai dikerjakan.

“Atau jangan-jangan dana itu tidak cair karena ada kepentingan segelintir pejabat di sana,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas (Kadis) Sosial Provinsi Sulteng, Ridwan Mumu, mengatakan, sesuai Permen Nomor: 4 Tahun 2015, jadup itu diberikan setelah masa transisi berakhir (tanggal 24 April).

“Pada tanggal 25 April semua nama-nama penerima jadup telah saya serahkan ke kementerian dan telah di-SK-kan oleh bupati/wali kota,” katanya.

Menurutnya, penyaluran jadup akan dilakukan secara bertahap. Dalam waktu dekat ini, kata dia, Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial yang akan menyerahkan secara simbolis kepada warga terdampak di Kabupaten Sigi.

“Setelah itu akan disusul daerah lainnya, bila datanya semua sudah tervalidasi. Yang jelas uangnya sudah ada,” imbuhnya. (IKRAM)

Loading...
loading...

Bagikan Artikel Ini
  • 36
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentar

Berita Terbaru