oleh

Mestinya Revisi RTRW Sulteng Responsif Bencana

Bagikan Artikel Ini

PALU – Sejumlah organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Tengah mengharapkan revisi RTRW Provinsi yang sedang dalam proses mestinya responsif bencana.

Dewan Nasional WALHi yang juga peneliti dari Yayasan Ekologi Nusantara Lestari (EKONESIA), Azmi Sirajuddin menyatakan, bahwa Draf Ranperda RTRW Sulawesi Tengah secara substansi tidak responsif terhadap bencana.

Salah satu indikatornya ialah tidak dimasukannya UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di dalam konsideran rujukan hukumnya. Padahal salah satu alasan pemerintah melakukan revisi RTRW karena situasi kedaruratan bencana alam 28 September 2018.

“Tidak nyambung antara semangat merevisi RTRW dengan naskah Ranperda RTRW yang bolong secara rujukan yuridisnya karena peraturan perundang-undangan tentang kebencanaan tidak menjadi rujukan, sehingga susah mendudukan mandatnya dalam mengakomodir isu kebencanaan”, ujar Azmi pada forum diskusi terfokus (FGD) tentang Revisi RTRW Sulteng di Palu Rabu, (09/10/2019).

Hal lain yang mencengangkan kata azmi, hasil sementara analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Ranperda RTRW Sulawesi Tengah. Sesuai dengan dokumen hasil kajian KLHS yang diperoleh dari pemerintah, tampak sekali bahwa rekomendasi tim KLHS sangat longgar terhadap aktivitas ekstraktif yang berpotensi menimbulkan risiko bencana seperti pertambangan.

“Rekomendasi Tim KLHS atas revisi RTRW Sulteng sangat lemah, karena hanya meminta peninjauan ulang terhadap keberadaan kawasan pertambangan di zona rawan bencana tinggi. Mestinya tegas saja kepada pemerintah bahwa menghentikan pengembangan kawasan pertambangan di zona rawan bencana tinggi”, tandasnya

Loading...

Senada dengan itu, pegiat kebencanaan dari Sulteng Bergerak Rifai Lahamu, menjelaskan, jika naskah Ranperda RTRW dimaksud tidak mitigatif bencana.

“Kami memandang naskah Ranperda RTRW ini tidak mitigatif, sebab isu kebencanaan di dalam rumusan naskah Ranperda RTRW hanya menyinggung tentang jalur evakuasi, padahal tidak dijelaskan secara utuh jalur evakuasi untuk bencana jenis apa”, Terangnya.

BACA JUGA  JK Sebut Tidak Ada Pemutihan Utang Debitur Terdampak Bencana Sulteng

Sebelumnya, Sulteng Bergerak yang merupakan koalisi dari beberapa organisasi pegiat kebencanaan telah menyiapkan satu Legal Opinion tentang pandangan resmi mereka terkait aspek yuridis formal dari naskah Ranperda RTRW Sulawesi Tengah.

Di sisi lain, naskah Ranperda RTRW tersebut tidak integral dengan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah Pasca Bencana. Begitupun juga tidak integral dengan Peta Zona Rawan Bencana yang telah dikeluarkan pemerintah. Begitupun halnya dengan rencana kontijensi daerah juga harus dijadikan rujukan revisi RTRW provinsi.

“Dokumen rencana kontijensi daerah mestinya sudah harus ada sebelum melakukan revisi RTRW, sehingga revisinya menyesuaikan dengan rencana kontijensi bencana”, ungkap Hari Sasmita Wibowo dari Yayasan Sheep Indonesia.

Sesuai rencana, sejumlah organisasi masyarkat sipil tersebut akan menyampaikan secara resmi Kertas Posisi kepada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah. Kertas Posisi itu nantinya berisi pokok-pokok pikiran tentang sejumlah isu kunci yang mesti diintegrasikan ke dalam naskah Ranperda RTRW Sulawesi Tengah. [YP]

Loading...
loading...

Bagikan Artikel Ini
  • 26
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentar

Berita Terbaru