oleh

PN Palu Putus Sembilan Kasus Penyalahgunaan Dana Desa

Bagikan Artikel Ini

PALU – Dalam kurun waktu Januari hingga 10 Juni 2019, Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu telah menerima 19 kasus tindak pidana korupsi. Dari 19 kasus tersebut, sembilan di antaranya telah diputus.

Kepala Humas PN Palu, Lilik Sugihartono, Senin (10/06), menguraikan kasus tipikor yang telah diputus tersebut, yakni kasus penyalahgunaan Dana Desa (DD) Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, dengan terdakwa Suharto L Dg Matutu (Pjs Kades).

Oleh Jaksa Pejuntut Umum (JPU), Suharto didakwa merugikan negara sebesar Rp69,620 juta dan divonis hakim dengan pidana penjara selama satu tahun.

Selanjutnya, kata dia, penyalahgunaan DD Tampabatu, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Touna dengan terdakwa Iswanto (mantan kades) dan Muhamad (bendahara).

“Oleh JPU, keduanya didakwa merugikan negara Rp74,269 juta dan divonis pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” tutur Lilik.

Selain itu, lanjut dia, penyalahgunaan DD Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso dengan terdakwa Daud Marianto Laganda (kades).

Oleh JPU, Daud didakwa merugikan negara sebesar Rp402,768 juta dan telah divonis selama 4,5 tahun penjara.

Setelah itu, kata dia, kasus penyalahgunaan DD Sukamaju, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai dengan terdakwa Suyanto (kades).

Oleh JPU, Suyanto didakwa merugikan negara sebesar Rp205 juta dan divonis pidana penjara selama 3,5 tahun.

Kasus lainnya adalah penyalahgunaan DD Buko, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai dengan terdakwa Sakdar Piyeke (kades). Oleh JPU, Sakdar didakwa merugikan negara senilai Rp195,942 juta dan divonis pidana penjara 1 tahun 10 bulan penjara.

“Kemudian kasus korupsi penyalahgunaan DD Lampasio, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli dengan terdakwa Ahmad Yusuf (kades). Oleh JPU, Ahmad merugikan negara Rp436,091 juta dan divonis pidana penjara selama 3,5 tahun,” tuturnya.

BACA JUGA  Evakuasi Harta Benda, Warga Balaroa Butuh Alat Berat dan Pengamanan

Setelah itu, kasus penyalahgunaan DD Peura, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dengan tiga orang terdakwa, masing-masing Jenny Maryati Bontura (bendahara), Fredrik Indra Praja Bukaka (sekdes) dan Agrein Solitan  (kades).

Oleh JPU, ketiganya didakwa merugikan negara sebesar Rp127 juta. Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada Agrein Solitan dan Fredrick Indra Bulaka selama 2,6 tahun penjara. Sedangkan Jenny hanya divonis 1,5 tahun penjara.

“Dari kesembilan kasus tersebut, sebagian kecil ada yang mengajukan banding, seperti kasus Ahmad Yusuf,” imbuhnya. (IKM)

loading...

Bagikan Artikel Ini
  • 148
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentar

Berita Terbaru