oleh

PMII Kota Palu Gelar Aksi Tolak RUU KPK

Bagikan Artikel Ini

PALU – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Kota Palu sulawesi Tengah menggelar aksi tolak Revisi Undang-undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) provinsi Sulawesi Tengah. Jum’at (13/9/2019).

Puluhan kader PMII Kota Palu yang mengikuti Aksi tersebut, dipimpin oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Afandi salah satu pengurus cabang bidang ekternal PMII Kota palu.

Dalam orasinya, fandi sapaan akrabnya mengatakan, bahwa amanat Reformasi KPK menjadi bagian terpenting dalam pemberantasan korupsi sehingga tidak ada satu orang pun atau lembaga yang mampu mengintervensi.

“Korupsi adalah musuh bagi negara sehingga semua komponen bangsa harus melakukan perlawanan Tampa terkecuali”, tegasnya

Kemudian menurut dia, penguatan lembaga KPK sebagai bentuk komitmen negara terhadap pemberantasan korupsi melalui peraturan perundang-undangan.

“Revisi UU KPK nomor 30 tahun 2002 menimbulkan pertanyaan terhadap publik karena hanya memperlemah KPK itu sendiri”, ungkapnya

Lanjut dia “Dimasukkannya KPK sebagai bagian dari Eksekutif dalam hal ini pemerintah dan menjadikan pegawainya sebagai Aparatul Sipil Negara (ASN) memberikan gambaran independen sudah tidak ada lagi”, Tutupnya

Selanjutnya ketua PMII cabang Kota Palu Taslim menyampaikan orasinya. Menurutnya Penyadapan yang selama ini menjadikan kekuatan untuk mengungkapkan suatu kasus pun di perlemah karena harus mendapatkan izin dari badan pengawas KPK.

“pengaturan tentang penyadapan pada revisi UU KPK selalu menjadi sorotan dari DPR setiap kali akan merevisi dari tahun ke tahun”, terangnya

“Padahal yang memiliki kewenangan tentang penyadapan bukan hanya KPK tapi ada kepolisian,BIN, Kejaksaan dan badan narkotika Nasional kenapa kemudian yang menjadi perhatian dari DPR hanya penyadapan yang dilakukan KPK?”.

BACA JUGA  Taksi Online Menjadi Pekerjaan yang Cukup Menjanjikan

Kemudian kata taslim, Mahkamah pernah menguji tentang penyadapan yang dilakukan oleh KPK, apakah bertentangan dengan konstitusi ?, putusan MK mengatakan tidak bertentangan dengan konstitusi artinya penyadapan tidak melanggar konstitusi, kenapa harus di Revisi.

“Harusnya revisi peraturan perundang-undangan tentang penyadapan harus dilakukan secara komprehensif bukan hanya tertuju kepada KPK”, ungkapnya

Akhir penyampaiannya, taslim mengemukakan bahwa Korupsi menurutnya kejahatan luar biasa (Ekstra ordinary crime) yang dilakukan secara tertutup sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa tidak bisa hanya mengumpulkan data di lemari kantor saja. (Yahya Prianto)

loading...

Bagikan Artikel Ini
  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentar

Berita Terbaru