oleh

Pergub Sulteng Bolehkan Pungutan ke Siswa

Bagikan Artikel Ini

POSO – Sejumlah sekolah menengah umum dan sederajat di Kabupaten Poso mengaku masih melakukan pungutan dan sumbangan biaya pendidikan terhadap peserta didiknya, dengan alasan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pungutan yang dimaksud dapat berupa uang dan barang dari peserta didik atau orang tua/wali secara langsung yang bersifat wajib dan mengikat, serta dengan jumlah dan jangka waktu tang ditentukan oleh satuan pendidikan.

Kepala SMK Negeri 1 Poso Kota, Neni Hartati Ruutana, di ruangannya, pekan lalu, mengatakan, kebijakan itu mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Sulteng Nomor: 10 Tahun 2017.

Menurutnya, dalam Pergub tersebut secara khusus mengizinkan komite sekolah untuk menggalang dana dan sumbangan biaya pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB), guna meningkatkan mutu pendidikan.

“Jadi peran komite sekolah di sini adalah untuk meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pelayanan pendidikan,” jelas Neni.

Selain pungutan, lanjut dia, dalam Pergub juga dijelaskan terkait sumbangan, seperti biaya pendidikan yang diberikan oleh peserta didik atau orang tua/wali maupun lembaga lainnya kepada satuan pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan, baik jumlah maupun jangka waktunya.

“Untuk standar biaya pendidikan yang diatur oleh Pergub yang berjalan di Kabupaten Poso, SMA sebesar Rp80.514 sedangkan SMK Rp135.297. Tetapi kami di sekolah ini memberikan keringanan uang komite sebesar Rp75 ribu, lebih kecil dari yang sudah ditetapkan dalam Pergub,” tambah Neni.

loading...

Namun, kata dia, sebelum memberlakukan pungutan tersebut, pihaknya terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa, kepala dinas terkait, Ombudsman serta meminta arahan dari Gubernur Sulteng.

Lebih lanjut dia mengatakan, terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sudah ada wacana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bahwa dana tersebut tidak mencukupi pengelolaan sekolah, sehingga harus menggalang dana dari masyarakat maupun stakeholder.

“Yang tidak boleh dilakukan pungutan itu ketika ada penerimaan siswa baru. Atau contoh lain misalnya pihak sekolah langsung menawarkan biaya pembayaran baju batik atau baju olahraga ke siswa. Itu yang tidak boleh,” tutup Neni.

Saat dihubungi media ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulteng, Irwan Lahace membenarnkan bahwa Pergub yang dimaksud memang membenarkan pungutan kepada peserta didik, khusus untuk SMA dan SMK.

“Waktu itu saya tanya Pak Gub, apakah punya janji politik pendidikan gratis? Ternyata tidak, karena artinya gratis itu dari ujung kaki sampai kepala itu ditanggung oleh negara, yang mana saat ini Negara kita belum sanggup kan,” katanya.

Atas hal itulah, Pemprov lalu menginisiasi pihaknya untuk merumuskan Pergub yang dimaksud.

Menurutnya, besaran pungutan berbeda antar kabupaten, disesuaikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Sejauh ini, lanjut dia, sudah ada dua provinsi yang melakukan study banding terkait Pergub tersebut.

“Dan hal ini mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena itu merupakan kepastian hukum bagi kepala sekolah. Jadi pungutan betul-betul sesuai aturan, artinya itu pungutan dilakukan sekolah sedangkan bantuan sumbangan itu dilakukan oleh komite,” jelasnya. (MAL)

Loading...

Bagikan Artikel Ini
  • 36
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentar