oleh

Perbankan Kembali Tegaskan Tidak Ada Pemutihan Utang

Bagikan Artikel Ini

PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng melaksanakan rapat membahas kredit masyarakat yang terdampak bencana. Rapat tersebut dilaksanakan di ruang kerja Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng, Moh. Hidayat Lamakarate, Selasa (12/02).

Rapat juga dihadiri pihak terkait, di antaranya Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sulteng, Gamal AK, Kepala BI Perwakilan Sulteng, Miyono, pimpinan perbankan dan Forum Penghapusan dan Pemutihan Hutang (FPPH).

Masing-masing  pimpinan perbankan menyampaikan hal yang sama, yakni Dirut PT. Bank Sulteng, Pimpinan Cabang BRI, BTN , Bank Mandiri, dan Pegadaian. Mereka mengaku dengan terjadinya bencana, seluruh perbankkan mengalami kerugian. Untuk itu, mereka mengeluarkan perlakukan khusus terhadap debitur untuk penangguhan pembayaran cicilan kredit.

Terkait dengan perlakukan khusus, sangat variatif sesuai dengan keputusan manajemen perbankan.

Kepala Perwakilan BI Sulteng, Miyono, menyampaikan bahwa terkait dengan potensi, bias atau tidaknya dilakukan pemutihan utang, masih tetap berpegang dengan kebijakan yang disampaikan Wakil Presiden RI. Terkait dengan tuntutan pemutihan hutang, menurutnya merupakan hal yang sangat selektif sekali dan hal tersebut merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan dan OJK Pusat, bukan ranah perbankan dan OJK Sulteng.

“BI saat ini konsen terhadap pemulihan aksebilitas masyarakat dalam memperoleh kredit perbankkan. BI juga memperhatikan bahwa proses restrukturisasi kredit oleh masing-masing bank sangat variatif sesuai dengan kesepakatan antara debitur dangan perbankan,” jelasnya.

Sekprov Sulteng, Hidayat Lamakarate, mengatakan, penjelasan yang disampaikan pihak bank sudah sangat jelas, yakni kebijakan terhadap pemutihan kredit yang menjadi tuntutan FPPH, hingga saat ini belum ada.

“Sudah sangat jelas bahwa perlakuan  khusus terhadap debitur yang terdampak bencana diatur oleh masing-masing bank dan kebijakan perlakukan khusus ini diatur manajemen,” terang Hidayat.

BACA JUGA  45 UMK di Sulteng Terima Bantuan Dana Bergulir

Sekprov menyampaikan, debitur juga masih dimungkinkan untuk meminta perpanjangan waktu penundaan pembayaran kredit.

Olehnya, FPPH diharapkan dapat menyampaikan kebijakan kepada seluruh debitur dan debitur diminta secara langsung datang ke pihak perbankan. (YMN)

loading...

Bagikan Artikel Ini
  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentar

Berita Terbaru