oleh

Pengamat: Tak Logis Sidang MK Diundur Gara-gara KPU Kehabisan Tiket

Bagikan Artikel Ini

JAKARTA – Alasan kesulitan alat transportasi dalam menghadirkan perangkat KPU yang berimbas penundaan jawaban atas permohonan sengketa Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tak logis.

Sebab KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu seharusnya bisa mempersiapkan segala jawaban terkait dengan sengketa pemilu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Hal itu disampaikan Pengamat dan Peneliti Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, seperti dilansir dari pojoksatu.id, Minggu (16/6).

“KPU butuh waktu untuk mempersiapkan data perkara biasa (wajar terjadi) dalam sengketa pemilu. Meski begitu, KPU seharusnya jauh lebih siap menghadapi gugatan 02 biar tak ada spekulasi liar publik,” kata Adi.

Ia pun menilai sikap KPU itu bukti lembaga pimpinan Arief Budiman ini tak memiliki persiapan yang matang menghadapi sidang gugatan.

“Apalagi sidang MK merupakan tempat perang terakhir 02 untuk menang Pilpres. KPU mestinya juga sudah menakar semua pertanyaan 02 sehingga data-datanya mudah disiapkan untuk menjawab sekaligus mematahkan argumen 02,” tegasnya.

Selain itu, Adi menilai bukan menjadi alasan kuat bagi KPU yang menyebutkan kesulitan tiket untuk mendatangkan KPU Provinsi.

“Itu alasan enggak kuat. Tiket pesawat 24 jam bisa dipesan online, atau pakai transportasi darat juga cepat, kereta api Surabaya-Jakarta eksekutif sembilan jam maksimal (sampai tujuan), atau naik mobil lewat tol Transjawa juga cepat,” tandasnya.

Jawaban Ketua KPU tersebut mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Ia berujar, alasan Arief Budiman kesulitan mendapatkan tiket tak masuk akal mengingat KPU notabenenya sebagai penyelenggara Pemilu.

“Ini urusan negara, masa susah mendapatkan tiket. Harusnya gratis, tak perlu cari alasan yang aneh-aneh,” kritik Fahri di akun Facebooknya, Jumat (14/6).

BACA JUGA  Kejati Sidik Dana BOS Morut Senilai Rp17 Miliar

Fahri pun tak habis pikir dengan alasan yang disampaikan di depan Ketua MK, Anwar Usman tersebut. Sebab, KPU memiliki banyak pilihan moda transportasi jika memang mengindahkan perintah MK.

“Jika ada niat, (menggunakan) kereta api cukup 1 gerbong untuk angkut logistik dari Surabaya. Sehari langsung sampai Jakarta,” jelasnya.

“Jangan kalian cari-cari alasan wahai KPU,” tegas Fahri.

Atas sikap KPU ini, ia pun mengaku semakin ragu dengan kinerja KPU dalam melaksanakan Pemilu 2019 yang penuh dengan kritikan tajam.

Terlebih sebelumnya KPU juga menjadi sorotan publik saat memajukan jadwal penetapan hasil Pilpres pada 21 Mei lalu.

“Dan kita semua menjadi benar-benar sangat ragu dengan KPU pusat, kredibilitasnya hancur setelah di hadapan sidang MK sangat terlihat ketidaksiapannya,” tutupnya. [***]

loading...

Bagikan Artikel Ini
  • 144
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentar

Berita Terbaru